Liputan Berita

Sylviana Akui Program Anggaran Rp 1 Miliar Per RW Rawan Disalahgunakan
Liputanberita.net - Calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 1, Sylviana Murni, mengakui bahwa salah satu program unggulannya, yakni pemberdayaan RT/RW dengan memberi bantuan Rp 1 miliar per RW rawan diselewengkan.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri undangan Maulid Nabi di Kelapa Dua, Jakarta Barat.

Sebagaimana dilaporkan detikcom, Dalam kesempatan itu, selain bercerita tentang kesan-kesan saat berkampanye dan alasan menerima ‘pinangan’ Agus Yudhoyono, Mpok Sylvi — sapaan akrab Sylviana — juga menyampaikan program-programnya jika terpilih mendampingi Agus Yudhoyono memimpin ibu kota.

“Saya sudah pengalaman 31 tahun di birokrasi pemerintah Jakarta. Mas Agus Yudhoyono, dia mantan Danyon Arya Kemuning 203 yang urusannya keamanan Ibu Kota. Cocok,” ujar Sylvi di Jl Inpres, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (21/1/2017).

Sylvi bercerita alasan dia menerima ajakan Agus untuk menemaninya dalam Pilgub Jakarta 2017. Dia mengaku yakin terhadap Agus setelah menunaikan salat istikharah.

“Saya begitu yakin setelah saya salat istikharah, inilah gubernur yang pantas memimpin Jakarta, tegas, cerdas, dan pekerja keras. Kita ini kaya lagunya Armada (di masa kampanye), pergi pagi pulang pagi. Kita bergerilya terus,” jelasnya.

Tidak lupa, mantan Deputi Gubernur Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ini kemudian mengingatkan masyarakat yang hadir untuk memilihnya dalam pencoblosan pada 15 Februari 2017.

“Kalau mau milih saya nomornya sudah tahu?” tanya Sylvi.

“Satu. Satu,” jawab masyarakat.

Pada akhir perjumpaan, Sylvi memaparkan program-program andalannya. Program yang disampaikan antara lain pemberdayaan RT/RW dengan memberi bantuan Rp 1 miliar per RW. Sylvi lantas mengingatkan RW yang hadir untuk tidak menyalahgunakan anggaran tersebut.

“Jangan sampai Pak RW dianggarkan Rp 1 miliar, eh dia kawin lagi,” pungkasnya.

Sedangkan semua tahu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Djarot) pernah mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawalan dana yang begitu besar tersebut agar dipastikan tepat sasaran di tingkat RT/RW.

Pertanyaan itu diungkapkan oleh Djarot dalam acara debat Jumat (13/1) malam lalu.

Agus Harimurti Yudhoyono kemudian menjawab, bahwa sebaiknya mengedepankan pikiran positif. Karena bagaimanapun juga, kata Agus, yang perlu diyakini adalah tujuan dari program tersebut adalah benar.

“Inilah masalahnya, pemimpin yang selalu curiga kepada rakyatnya sendiri,” kata Agus menanggapi komentar Basuki dalam acara debat tersebut.

“Selalu otaknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara. Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil, tidak pernah ditanyakan.”

Lalu lanjutnya, “yang perlu kita yakini di sini adalah tujuannya benar. Membantu mengembangkan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).” (Jurnalpolitik)

Sebelum Lengser, Obama Diam-diam Sumbang Palestina Rp2,9 Triliun
Liputanberita.net - Barack Obama diam-diam menyumbangkan dana pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar USD221 juta atau sekitar Rp2,9 triliun kepada Otoritas Palestina. Obama melakukan hal itu pada jam-jam terakhir sebelum dia lengser atau meninggalkan jabatannya sebagai presiden AS.

Tindakan Obama itu menentang kebijakan Partai Republik, yang merupakan oposisi di pemerintahannya.

Seorang pejabat di Departemen Luar Negeri dan beberapa ajudan Kongres mengatakan, kantor administrasi secara resmi memberitahu Kongres bahwa pemerintah akan menghabiskan uang sebesar itu pada Jumat pagi atau sebelum Donald Trump dilantik menjadi presiden AS.

Total dana yang dihabiskan pemerintah Obama beberapa jam sebelum lengser mencapai lebih dari USD227 juta, termasuk USD4 juta di antaranya disumbangkan untuk program perubahan iklim dan USD 1.250.000 untuk organisasi PBB.

Setidaknya dua anggota parlemen dari Partai Republik, seperti dikutip AP, Selasa (24/1/2017), mengungkap bahwa sebagian besar dana pemerintahan Obama yang dihabiskan beberapa jam sebelum Donald Trump dilantik mengalir ke Palestina.

Pejabat dan para ajudan yang mengungkap sumbangan dana pemerintah Obama itu tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka dan menuntut ditulis dalam kondisi anonim. (Sindonews)

Usai Diperiksa Polisi, Rizieq Minta Uang Rupiah Ditarik dari Peredaran
Liputanberita.net - Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam di Mapolda Metro Jaya, Senin (23/1/2017), Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta agar uang rupiah baru yang telah beredar ditarik kembali. Ia beralasan, ada persepsi palu arit dalam gambar pada uang rupiah kertas yang saat ini beredar.

"Karena itu kami minta pemerintah segera tarik uang kertas baru dari pecahan Rp 1.000 sampai Rp 100.000 yang semuanya memberikan persepsi ada logo palu arit PKI di mata uang kertas Indonesia," kata Rizieq di Mapolda Metro Jaya.

Rizieq juga mempertanyakan mengapa tampilan sistem rectoverso yang dipilih Bank Indonesia (BI) harus menyerupai palu arit. Ia membawa selembar kertas berisi alternatif-alternatif rectoverso.

Rectoverso sendiri adalah sistem pengamanan berupa gambar saling isi yang diterapkan BI sejak 2001.

Pihak BI telah membantah semua ucapan Rizieq terkait gambar yang dipersoalkan itu.

"Ini bentuk mirip palu arit. Ini yang kami protes. Jadi di sana ada ribuan ada jutaan alternatif untuk recotverso kenapa yang dipilih BI kok yang mirip palu arit, makanya saya diperiksa untuk memberikan keterangan. Saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saya berikan semua uang kertas cetakannya dan kami buktikan," ujar Rizieq usai pemeriksaan.

Dalam beberapa ceramahnya sebelumnya, Rizieq menyebutkan bahwa di beberapa uang baru terdapat lambang palu arit.

"Ini duit baru. Ada dua ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, semuanya ada palu arit. Lihat cetakannya. Ini palu arit, bolak-balik palu arit juga," kata Rizieq seperti ditilik dari YouTube FPI.

Polisi pun memeriksa dia terkait pernyataannya itu.

Lalu, apa kata polisi soal permintaan Rizieq agar uang cetakan baru ditarik kembali?

"Polisi tidak ada hak untuk menarik uang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (Kompas)

Rizieq Sangkal Orang Dalam Rekaman Video Ceramah tentang Pancasila adalah Dirinya
Liputanberita.net - Polda Jawa Barat selesai melakukan gelar perkara ketiga dalam kasus dugaan pelecehan lambang negara Pancasila dan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Senin (23/1/2017) malam.

Rizieq belum dinaikkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, penyidik Polda Jawa Barat harus membuktikan pernyataan Rizieq dalam proses pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2017.

Rizeq mengaku orang dalam rekaman video ceramah tentang Pancasila yang dijadikan alat bukti oleh polisi tersebut bukan dirinya.

“Pada saat diperiksa, Rizieq Shihab sempat tidak mengakui, itu bukan dia,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus saat ditemui di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin malam.

Selain menyangkal penceramah dalam video alat bukti, Rizieq juga menuding video tersebut sengaja diedit untuk menjatuhkan dirinya.

“Menurut terlapor, kemungkinan (videonya) editan. Ini yang kita yakinkan betul untuk bisa mencari dan menambahkan keterangan dari (saksi) yang (sebelumnya) sudah kita ambil keterangan untuk meyakinkan lagi,” ungkapnya.

Kemungkinan besar, penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus ini akan memanggil sejumlah saksi yang berada di tempat kejadian perkara, di Lapangan Gasibu, Kota Bandung.

“Untuk membuat terang apakah betul ada kegiatan di Gasibu waktu itu. Ada beberapa saksi di tempat kejadian perkara yang harus ditambahkan untuk meyakinkan ada kegiatan tersebut,” tuturnya.

Yusri menambahkan, penyidik Polda Jawa Barat sebenarnya sudah memiliki cukup bukti untuk menaikkan status Rizieq Shihab menjadi tersangka. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena penetapan harus dilakukan secara hati-hati dan profesional.

Jika dokumen dan keterangan dari sejumlah saksi yang dibutuhkan lengkap, penyidik Polda Jawa Barat akan kembali melakukan gelar perkara ketiga yang direncanakan dilaksanakan pekan ini.

“Mudah-mudahan tim segera bekerja lagi untuk membuktikan saksi ahli yang akan kita ambil keterangan lagi dan juga beberapa bukti dokumen pendukung beserta beberapa tambahan saksi-saksi di sekitar pada saat acara berlangsung,” tuturnya.

“Setelah kita lengkapi semuanya, mudah-mudahan secepatnya akan kita lakukan gelar perkara kembali,” tandasnya. (Kompas)

Ketua DPD FPI Kembali Dilaporkan Ahok karena Dianggap Beri Keterangan Palsu
Liputanberita.net - Tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melaporkan saksi dalam persidangan penodaan agama. Senin (23/1/2017) malam, giliran Ketua DPD FPI Jakarta, Muchsin Alatas, dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Salah satu kuasa hukum Ahok, Rolas Sitinjak mengatakan, pihaknya melaporkan Muchsin atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

"Beliau mengatakan, bahwasanya, ketika klien kami, Pak Ahok melakukan pidato pada 27 September, dia dapat ribuan telepon dan pesan singkat yang menyatakan bahwa telah terjadi penistaan agama atas pidatonya Pak Ahok," kata Rolas saat dihubungi, Selasa (24/1/2017).

Rolas mengatakan, dalam persidangan sebelumnya, Muchsin tak bisa mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Muchsin mengatakan, rekaman panggilan telepon dan pesan singkat di ponselnya telah dihapus.

Muchsin dilaporkan dengan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, dan atau Pasal 316 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, dan atau Fitnah, dan atau Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah.

"Di Pasal 316-nya pemberatan karena Pak Ahok ke sana (Pulau Seribu) saat menjabat sebagai kepala daerah," kata Rolas.

Laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya dalam surat bernomor LP/390/I/2017/PMJ/Ditreskrimum, pada tanggal 23 Januari 2017.

Dalam laporan tercantum pelapor atas nama Pahrozi selaku advokat, sedangkan terlapor adalah Habib Muchsin Alatas alias Habib Muchsin. Sebelum Muchsin, tim pengacara juga sudah melaporkan Sekjen FPI DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan.

Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti polisi dengan pemeriksaan pelapor. Berikutnya, Irena Handono juga akan dilaporkan. (Kompas)

Anas Urbaningrum: Pemimpin yang Harusnya Jadi Tuntunan Malah Jadi Tontonan Rakyat Liputanberita.net - Kicauan akun Twitter mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, @anasurbaningrum, mendadak ramai ditanggapi netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan admin, pengelola akun tersebut mengunggah foto tulisan tangan Anas. Tulisan berbahasa Jawa itu berisikan tujuh poin falsafah Jawa, yakni:

"1. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami untuk 'ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani'."

Kalimat tersebut merupakan falsafah Jawa yang artinya memohon bimbingan agar pemimpin jika di depan memberi suri teladan, jika di tengah pemimpin membaur dengan rakyatnya untuk menyemangati, dan jika di belakang pemimpin memberi dorongan motivasi yang kuat kepada rakyatnya.

"2. Ya Allah, jangan sampai terjadi 'mestine dadi tuntunan malah dadi tontonan'."

Artinya, jangan sampai yang mestinya menjadi tuntunan malah jadi tontonan rakyat karena perbuatan yang tak semestinya.

"3. Ya Allah, jauhkan kami dari pekerti 'ono ngarep ewuh-ewuhi, ono mburi ngegol-egoli'."

Artinya di depan menghalangi, di belakang malah menjadi beban.

"4. Ya Allah, ingatkan kami bahwa 'ajining diri ono ing lathi, ajining diri ono ing cuitan'."

Artinya, harga diri itu ada di ucapan, harga diri itu ada di kicauan.

"5. Ya Allah, jauhkan para pemimpin kami dari 'JARKONI biso ngajar ora biso nglakoni'."

Artinya, bisa mengajari, tetapi tak bisa melakukan apa yang diajarkan.

"6. Ya Allah, jangan lupakan kami dari petuah leluhur 'ojo metani alaning liyan'."

Artinya, jangan mencari keburukan orang lain.

"7. Ya Allah, jangan ubah 'lengser keprabon madeg pandhitomenjadi lengser keprabon madeg CAKIL'."

Artinya, setelah berkuasa berubah menjadi orang yang terhormat, setelah berkuasa menjadi orang yang buruk.
Menanggapi hal itu, I Gede Pasek Suardika selaku politisi yang dekat dengan Anas mengaku tak mengetahui siapa yang disasar Anas melalui tulisan berisikan tujuh falsafah Jawa tersebut.

Pasek mengatakan, biasanya, Anas memang menyampaikan sesuatu kepada pengelola akun Twitter-nya untuk mengeluarkan kicauan.

Kicauan Anas, kata Pasek, biasanya juga menanggapi hal yang ramai terjadi di Twitter sebelumnya.

Saat ditanya apakah kicauan Anas itu mengarah kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja kicauannya soal hoax ramai ditanggapi netizen, Pasek hanya tertawa.

"Kalau itu saya tidak tahu, tetapi bisa jadi beliau (Mas Anas), kicauannya, merespons isu yang tengah hangat di Twitter," kata Pasek, saat dihubungi, Senin (23/1/2017) pagi.

"Isinya bagus juga, tentang falsafah Jawa. Pastinya bisa dimaknai orang yang membacanya," ujar Pasek.

Akun resmi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, @SBYudhoyono, mengunggah tweet curhat kepada Tuhan, Jumat (20/1/2017). Curhat itu terkait fitnah yang dianggapnya merajalela belakangan ini.

Pada akhir tweet tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY.

"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*," demikian tweet tersebut. (Kompas)

Polisi: Status Rizieq Shihab Tersangka Tinggal Tunggu Waktu
Liputanberita.net - Sejumlah laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terus ditindaklanjuti oleh Polri. Tercatat, sudah dua laporan yang telah masuk ke ranah penyidik.

Yakni laporan tentang penodaan terhadap Pancasila yang ditangani Polda Jawa Barat dan laporan tentang penyebaran berita bohong dan kebencian bermuatan SARA yang ditangani Polda Metro Jaya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar memastikan Rizieq nantinya akan menjadi tersangka atas perkaranya yang telah naik ke penyidikan.

"Saya kira masalah waktu saja. Jadi penegakan hukum perlu waktu, enggak bisa buru-buru. Itu masalah hukum acara yang harus dipatuhi, semuanya proses hukum normal saja," kata Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Boy, penyidik hingga saat ini masih menggali keterangan dari sejumlah saksi ahli dan mengumpulkan barang bukti atas perkara tersebut. Kemudian, sambung dia, penyidik akan melakukan gelar perkara guna menentukan tersangka.

"Yang jelas gelar itu untuk membeberkan, apakah kasus ini, statusnya dapat dilanjutkan apakah ada penetapan secara resmi tersangka seperti itu, atau ada kekurangan-kekurangan apa saja yang harus dipenuhi, agar kekurangan ini bisa cepat diatasi karena tentu harus ada bukti," Boy menandaskan. (liputan6)

Ratusan Ulama Berkumpul di Mojokerto, Dorong Kedaulatan Bangsa Kembali Ditegakkan
Liputanberita.net - Ratusan ulama, habaib, profesional dan tokoh-tokoh menggelar pertemuan di di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah milik KH Mahfudz Syaubari, Jl Raya Pacet Kec. Pacet Kab.Mojokerto, pada Sabtu, 21 Januari 2017.

"Diskusinya sangat produktif, dinamis dan semua kalimat yg keluar dari para ulama-ulama benar-benar visioner, nasionalis dan kental sekali komitmen keumatan & kebangsaannya. Saya merasakan suasana kebatinan yg luar biasa dahsyat, ada energi yg sedang bergerak melalui para ulama pengasuh pesantren ini," kata KH Fauzi Tidjani Djauhari, PP Alamien Sumenep Madura mengceritakan dalam facebooknya, Jumat (21/1/2017).

Menurut Kyai Fauzi, ia melihat suatu sinergi yang mulai dibangun dan dirancang menembus batas sekat golonganisme umat: tidak ada sekat ormas, sekat salaf modern, dll. Semuanya berbicara ke depan untuk umat dan bangsa Indonesia.

"Beberapa rumusan dan 'teriakan' telah didengungkan menyikapi kondisi terkini keumatan dan kebangsaan: politik, sosial, budaya, ekonomi bahkan hingga keamanan dan pertahanan bangsa," ujarnya.

Kata Kyai Fauzi, Prof. Dr. Bisri, Rektor Univ. Brawijaya Malang mengatakan perlunya sinergi akademisi perguruan tinggi dan santri. Banyak hasil riset perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh pesantren. Prof Bisri juga menegaskan bahwa akses pesantren kepada perguruan tinggi harus dibuka, karena menurut pengakuannya SDM pesantren rata-rata lebih unggul.

"Selama ini mereka tidak banyak diberi kesempatan. Ini tidak adil," ucapnya menirukan Prof Bisri.

Sementara itu, tukas Kyai Fauzi, Prof. Dr. M. Nuh menyoroti tentang pentingnya pemetaan peran dan strategi keumatan. Potensi besar jika pemetaannya tidak tepat dan tidak strategis, maka selamanya umat Islam akan kalah. Prof M.Nuh juga menandaskan sinergi perguruan tinggi dengan pesantren hukumnya adalah wajib.

"Maka, ia mendorong para rektor untuk membuka akses seluas-luasnya kepada santri. Salah satu harapan bangsa ini ke depan adalah para santri," katanya mengutip Prof M. Nuh.

Lebih dari itu, menurut Kyai Fauzi, Habib Muhsin Al-Hamid dalam sambutannya menginginkan agar forum-forum seperti ini harus terus digalakkan. Menurutnya, ini adalah jembatan hati umat, yang jika kiblatnya adalah Rasulullah akan ketemu dan bersatu. Tapi jika kiblatnya adalah semata akal pikiran pasti akan berbeda.

Habib juga menyoroti bahwa umat Islam ini punya masalah, tapi tidak pernah selesai, karena ulamanya tidak pernah ketemu. Yang penting adalah ketemu hati, baru pikiran. Maka, harus ada orang yang amanah untuk menghimpun potensi dan mempersatukan umat ini.

"Potensi umat yang harus digarap adalah maritim, peternakan, agrobisnis. Bidang-bidang ini yang selama ini diabaikan umat, padahal kita punya kekuatan di situ dan strategis. Ini soal kedaulatan bangsa dan umat sekaligus," ungkapnya mengutip penjelasan Habib Muhsin.

Lanjut Kyai Fauzi, Habib yang punya TV Nabawi ini menyoroti pula tentang lemahnya umat dalam media. Sehingga, umat selalu menjadi korban media dan semua yang terjadi pada umat dikapitalisasi oleh media.

Sementara itu, ujar Kyai Fauzi, KH. Maruf Amin mengingatkan para ulama tentang dua tanggung jawab, yaitu tanggungjawab keumatan dan kebangsaan. Ia pun menegaskan bahwa jika dulu merebut kemerdekaan melalui gerakan politik, sekarang ini umat gerakannya adalah politik dan ekonomi.

"Umat melalui saluran yang ada harus mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak pada umat. Pemerintah harus didesak dan dikawal terus dalam hal ini," ungkap Kyai Ma'ruf seperti diceritakan Kyai Fauzi.

Kemudian, Kyai Ma'ruf menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan oleh ulama ada 4, yaitu: gerakan perlindungan, gerakan penguatan, gerakan penyatuan & gerakan pengabdian. Ulama jangan melepaskan diri pada gerakan kebangsaan.

"Suasana negeri saat ini memprihatinkan. Maka, perlu mendesak Presiden untuk menyelenggarakan dialog nasional untuk menyelamatkan negeri. Jika Presiden tidak berkenan, maka MUI dan para ulama yang akan adakan. Akan ada deklarasi semua ormas Islam komitmen pada NKRI dan Pancasila," beber Kyai Fauzi mengutip Kyai Ma'ruf.

Dalam pertemuan itu dibentuk pula Dewan Tinggi Ekonomi Umat yang terdiri dari para kiai pengasuh pesantren berkolaborasi dengan para pengusaha dan profesional. Dewan ini adalah suatu gerakan pemberdayaan ekonomi yang berbasis pesantren.

Adapun KH. Mahfudz Syubari pengasuh PP Raudhatul Jannah bersama Prof. Dr. KH. Muhammad Nuh (mantan Mendiknas), Prof. Dr. Imam Suprayogo (Mantan Rektor UIN Malang), Habib Muhsin (Owner Nabawi TV), KH. Maksum (Bondowoso), Dr. H. Marzuki Ali, Heppy Trenggono, dan lain-lain didaulat untuk mengawal gerakan ini.

Selain itu, dibentuk juga formatur sementara Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I), sebuah Yayasan yang nanti akan mendorong kemajuan pesantren dan memobilisasi potensi pesantren baik dari sisi pendidikan, SDM, ekonomi dan jejaring kerjasama-kerjasama.

KH. DR (HC) Sholahuddin Wahid didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina bersama Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi (Gontor), KH. Mahfudz Syubari (Mojokerto), Habib Soleh Al-Jufri, KH. Akbar, Dr. KH. Muzammil Basyuni dan Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro.

Sedangkan Dr. H. Marzuki Ali dan Ir. Heppy Trenggono didaulat sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketum. Adapun Sekretaris Umum dipercayakan kepada KH. Bahrul Hayat, Ph.D (Mantan Sekjen Kemenag) dan Drs. KH. Rusli Effendi, M.Si sebagai Wakil Sekum. Bendahara Umum diamanatkan kepada KH. Anang Rikza Masyhadi, MA dari PM Tazakka Batang.

Dalam kesempatan itu, disepakati pula tentang perlunya penguatan karakter dan mental umat melalui pendidikan keagamaan yang berkesinambungan baik melalui jalur formal pendidikan dan pesantren maupun melalui informal.

"Ulama harus menjadi kendali moral dan karakter kebangsaan. Ulama harus ambil peran strategis. Ulama harus dijaga muruah dan wibawanya," tegas Kiyai Fauzi

Menurutnya, banyak hal didiskusikan, namun tidak mungkin disebut satu per satu dalam penjelasannya. Ia menjelaskan bahwa pertemuan selama kurang lebih 6 jam baik pada sesi umum maupun sesi khusus terbatas, ia saksikannya sebagai suatu komitmen yang luar biasa.

"Ya, intinya para ulama menyerukan kepada semua elemen bangsa khususnya Pemerintah untuk mengembalikan lagi kedaulatan bangsa," tandasnya.

Di antara yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah ulama-ulama sepuh seperti KH. Maruf Amin, KH. Sholahuddin Wahid, KH. Soleh Al-Qasim, KH. Maksum (Bondowoso), KH. Nasiruddin (Tuban), Gus Munip (Langitan), Gus Zaim (Lasem), Gus Akomadhien (Brebes), Dr. KH. Fauzi Tidjani (Madura), dan puluhan ulama lainnya.

Dari kalangan habaib di antaranya Habib Husen Al-Idrus, Habib Soleh, Habib Muhsin Al-Jufri, dan lain-lain.

Sementara dari kalangan akademisi, rektor dan tokoh diantaranya adalah Prof. Dr. Muhammad Nuh (Mantan Mendiknas), Prof. Dr. M. Bisri (Rektor Univ. Brawijaya), Prof. Dr. Imam Suprayogo (mantan Rektor UIN Malang), Prof. Dr. Ahmad Zahro, Dr. H. Marzuki Ali, Ir. H. Heppy Trenggono, dan lain-lainnya. "Sekitar 200 an ulama, habaib dan akademisi berkumpul dari segala penjuru tanah air," jelas Kyai Fauzi. (vi)

Tak Mudah Bubarkan Ormas, Menkum HAM Rancang Revisi Undang-undang
Liputanberita.net - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan saat ini pihaknya sedang membahas perubahan peraturan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembahasan tersebut masih dalam tahap rancangan.

"Kita sekarang sedang membuat peraturan perubahan ormas," kata Yasonna seusai menghadiri acara ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017)

"Sedang dalam rancangan," lanjutnya.

Menurut Yasonna, ada beberapa hal yang membuat ormas saat ini sulit untuk dibubarkan. Prosedur dalam undang-undang mengatur bahwa ormas bermasalah harus mendapat surat peringatan I, II, dan III. Kemudian juga perlu ada proses peradilan.

"Dalam kondisi sekarang kan tidak mudah untuk melakukan itu (membubarkan ormas bermasalah)," kata Yasonna.

"Undang-Undang Ormas ada prosedur dan ketentuan yang harus dilewati tahapannya," imbuhnya.

Selain berencana mengubah peraturan soal ormas, saat ini pihak Kemenkum HAM akan memperketat aturan pembuatan ormas. Akan ada beberapa aturan yang memperketat pembuatan ormas di Indonesia.

"Itu kan pembuatan ormas harus dilihat dasarnya apa, tujuannya apa. Nggak boleh bertentangan dengan Pancasila," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. (detikcom)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close