Liputan Berita

Ahok Sebut Opini Anies Soal Banjir Hanya untuk Kampanye
Liputanberita.net - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan yang mengatakan bahwa normalisasi sungai yang digagas Ahok tidak berhasil. Menurut Ahok, pernyataan tersebut hanya sebatas kebutuhan untuk kampanye.

Dalam kesempatannya meninjau daerah banjir di Bukit Duri Senin (20/2/2017), Ahok menyampaikan bahwa titik banjir sudah menurun.

“Kamu ngerti matamatika gak sih? dari 2000an [titik banjir] jadi 480 [titik banjir], dari 480 jadi 80, kalau itu normalisasi gak benar, berarti seluruh orang-orang pintar di negeri ini salah semua,” ujar dia kepada wartawan di Bukit Duri.

Ahok menceritakan, ada salah satu warga yang mengatakan jika sebelumnya takut membelikan ibunya kulkas karena takut kalau banjir susah ngangkatnya, namun sekarang sudah tidak banjir sehingga tahun ini warga tersebut sudah bisa membeli kulkas.

Selain itu, Ahok mengklaim bahwa dirinya adalah gubernur yang paling cepat bekerja, namun ia menyayangkan bahwa kerja cepatnya tersebut seringkali dibilang tidak manusiawi.

“Nanti kalau misalnya ni, kita gak tahu siapa yang jadi gubernur ya, kalau pak Anies diizinkan Tuhan jadi gubernur di DKI, kalau dia gak nglakuin normalisasi seperti yang saya lakukan, bohong dia itu. Berani taruhan kita. Udahlah. Siapapun yang jadi gubenur, kalau gak lakukan normalisasi pasti dia gak kerja,” tutur Ahok.

Jadi, lanjut Ahok, tidak mungkin gubernur selanjutnya tidak melakukan normalisasi karena itu merupakan hal yang paling tepat dalam mengatasi banjir.

“Kita bicara di depan PU [Pekerjaan Umum] pusat. Kalau ada teori yang lain, jadi seluruh PU pusat gak bener teorinya. Profesor semua ini dulu. Itu namanya kebutuhan kampanye saja,” beber dia.

Sebagai informasi, hari ini Senin (20/2) Ahok bersama SKPD beserta jajarannya mendatangi dua lokasi banjir yang berada di Bukit Duri RT 10 RW 001 dan Kelurahan Cipinang Melayu RT 1 dan 2 RW 4, Kecamatan Makasar Jakarta Timur Sekitar pukul 01.30 hingga 04.00 WIB.

Kunjungan tersebut disambut warga setempat. Baik pihak pemerintah provinsi maupun warga setempat sempat berdialog bersama. Tak hanya itu, sejumlah warga juga saling berebut untuk berfoto dan berjabat tangan.

Di hari yang sama, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mendatangi daerah banjir di Cipinang Melayu Makasar sekitar pukul 10.00 WIB. Warga juga menyambut baik kedatangan Anies, mereka meminta untuk berjabat tangan. Bahkan, salah satu warga sempat memeluk Anies. (Tirto)

Munarman Bantah Soal Berita yang Menudingnya Pernah Menjadi Pengacara Freeport
Liputanberita.net - Munarman membantah tuduhan pernah menjadi pengacara PT Freeport Indonesia seperti yang ramai disebut di media sosial baru-baru ini, berdasarkan artikel dari sebuah media yang mengaku sebagai media opini.

“Berita itu hoax,” kata Munarman kepada Rimanews lewat SMS.

Nama Munarman dan juga FPI, telah dikaitkan dengan isu Freeport menyusul memanasnya negoisiasi antara pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Di media sosial kemudian beredar informasi yang berasal dari sebuah media Sewordcom yang menulis opini berjudul “Ketik Google: Pengacara Freeport.”

Untuk tudingan kepada Munarman, isinya adalah pengulangan dari “berita” yang pernah ditulis oleh sedikitnya dua “media” yang tidak mencantumkan alamat dan penanggungjawab redaksi, pada tahun 2016. Salah satu “media” itu menulis judul “Terbongkar Ternyata Munarman FPI Pengacara Freeport.”

Isinya adalah tuduhan kepada Munarman atau kepada kantor pengacara Munarman, Do’ak & Partner sebagai kuasa hukum dari PT Indocopper Investama Tbk. Dan Indocopper itulah yang oleh dua “media” itu dihubung-hubungkan dengan Freeport.

Munarman, Do’ak & Partner adalah kantor pengacara yang beralamat Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas Mansyur No. 47C & D, Jakarta Pusat. Dalam daftar data personal yang tercantum di situs kantor pengacara itu, nama Munarman bersama Nazori Do’ak Ahmad tercantum sebagai Senior Partner.

Tercantum pula tujuh nama perusahaan yang pernah menjadi klien mereka, antara lain PT Indocopper Investama Tbk. Tapi mengamati situs kantor pengacara itu, tampaknya sudah lama tidak aktif karena pemutakahirannya dilakukan pada tahun 2015, begitu juga dengan nomor teleponnya.

Adapun Indocoper adalah perusahaan publik. Perusahaan ini didirikan oleh Bob Hasan dan semula mengantongi kepemilikan saham Freeport sebesar 9,36 persen atau sama dengan kepemilikan saham pemerintah di Freeport. Seluruh saham Indocopper (100%) lantas dibeli oleh Freeport pada tahun 2003, tapi oleh Freeport, saham Indocopper ditawarkan kembali kepada perusahaan tambang nasional untuk dibeli melalui skema divestasi.

Di penghujung tahun 2009, Pemerintah Provinsi Papua menggandeng PT Aneka Tambang Tbk. berniat untuk membeli 9,36% saham divestasi tersebut. Tapi rencana pembelian oleh Pemprov Papua dan Antam tidak pernah terjadi, hingga empat tahun silam, Menteri Perindustrian, MS. Hidayat mengumumkan, Freeport akan melakukan divestasi saham hingga 15 persen.

Sekitar 10 persen dari saham yang akan didivestasikan, ditawarkan kepada pemerintah, dan sisanya akan dijual secara terbuka. Tapi rencana itu tampaknya juga tidak terlaksana, dan kepemilikan saham pemerintah di Freeport sampai sekarang tetap sekitar 10 persen.

Bapepam pernah bersengketa dengan Indocopper di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kasusnya sampai pada tahap peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Dalam putusan bernomor 57 PK/TUN/2008, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan PK Bapepam meskipun perincian putusannya tidak terungkap.

Apakah Munarman lewat kantor pengacara Munarman, Do’ak & Partner menjadi pengacara Indocopper dalam sengketa melawan Bapepam itu?

Munarman, di susunan pengurus FPI tercantum sebagai wakil sekretaris umum bidang dakwah, belum menjawab pertanyaan: kapan kantor pengacaranya menjadi kuasa hukum Indocopper dan untuk kasus apa. Begitu juga dengan Indocopper. (Rimanews)

PBNU Pasang Badan Hadapi PT Freeport, Ayo ikut Dukung!
Liputanberita.net - KH Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU mengatakan, walaupun selama ini Freeport telah berjasa ikut membangun Papua dan perekonomian nasional, tapi harus tunduk pada Undang-undang di Indonesia dan tidak semaunya sendiri.

Kiai Said Aqil menyampaikan pernyataannya itu di Kantor PBNU usai bertemu Ignatius Jonan Menteri ESDM di Kantor Kementrian ESDM, Senin (20/2/2017).

Pertemuannya ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi polemik PT Freeport Indonesia yang saat ini masih belum menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disodorkan pemerintah.

PBNU sebagai kelompok yang selalu berada di belakang pemerintah sebagai mitra masyarakat berkewajiban mengawal kebijakan pemerintah menghadapi PT Freeport yang akan menggugat pemerintah Indonesia ke peradilan internasional.

Beredar informasi, Freeport kini sedang mengambil ancang-ancang untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.

Richard C Adkerson President dan CEO Freeport McMoRan Inc melakukan konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017) untuk menjelaskan duduk permasalahan. Ia menegaskan, Freeport tak dapat menerima IUPK.

Pemerintah telah memberikan izin rekomendasi ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Namun Freeport menolak berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat izin ekspor konsentrat tersebut.

Freeport menolak mengubah status jadi IUPK lantaran tidak adanya jaminan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjang di Tambang Grasberg, Papua dalam IUPK tersebut.

Jonan berharap Freeport tidak buru-buru membawa persoalan ini ke Arbitrase Internasional tapi kalau ngotot Menteri ESDM siap menghadapinya.

PT Freeport Indonesia telah menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu. Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan. Jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut goyang. Lebih dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PAD Provinsi Papua berasal dari Freeport.

Puluhan ribu pekerjanya pun mengancam menduduki kantor-kantor pemerintah, bandara dan pelabuhan kalau pemerintah tak segera memulihkan kegiatan produksi Freeport.

Pangkal masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.

Sekarang dimana kelompok yang grudak gruduk itu, mana dukungannya untuk NKRI? (mm)

Heboh Ulama Australia Tantang Debat FPI Soal Ahok
Liputanberita.net - Seorang ulama Syiah asal Iran yang bermukim di Australia membuat heboh media sosial Indonesia karena dengan tegas menyatakan pembelaan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang diadili kasus penistaan agama terkait surat Al-Maidah 51.

Dalam serangkaian kicuannya di Twitter, Shaikh M. Tawhidi bahkan menantang para "lawan" Ahok termasuk Front Pembela Islam (FPI) untuk berdebat tentang Al-Maidah 51.

"Saya ingin berdebat dengan semua ulama FPI dan Muhammadiyah tentang surat Al-Maidah 51 dalam Quran. Mereka tidak punya pengetahuan sama sekali (I'm willing to debate all FPI & Muhamadia Ulama on the Quranic Verse Al Ma'idah 51. They have no knowledge at all)," bunyi salah satu kicauan Tawhidi tertanggal 15 Februari.

Dia bahkan secara terang-terangan meminta Presiden Joko Widodo dan penegak hukum di Indonesia untuk mengizinkan dia datang dan bersaksi membela Ahok di pengadilan, dengan langsung menyebut akun Twitter presiden dalam kicauannya itu.

Tawhidi, yang menyebut dirinya sebagai "Imam of Peace", mengaku kenal Ahok secara pribadi dan menulis: "Bisa saya katakan bahwa dia lebih berketuhanan dibandingkan oposisi Muslim yang rusuh di luar kantornya (I personally know Gov. Ahok and i can safely say he is more of a man of God than any Muslim opposition rioting outside his office)".

Sehari kemudian dia menulis akan terbang ke Indonesia dan berjanji mengirim jadwal kedatangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pembaca yang ingin menyimak langsung cuitan-cuitan dia bisa melihat ke akun @ImamOfPeace.

Ahok menjadi terdakwa kasus penistaan agama setelah pada September tahun lalu dalam pertemuan dengan masyarakat Pulau Pramuka mengatakan "jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51". Sebagian pelapor dan saksi melawan Ahok dalam kasus ini adalah para anggota FPI. (Beritasatu)

Begini Kata Sri Mulyani Kenapa Utang RI Terus Naik
Liputanberita.net - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kondisi utang pemerintah terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diakibatkan kondisi anggaran negara yang terus mengalami pelebaran defisit.

"Defisit (anggaran) ada implikasi, yaitu utang," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu saat membuka acara seminar tentang defisit anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Ia menuturkan, pelebaran defisit terjadi sejak 2011 lalu. Bahkan pada 2016, defisit anggaran mencapai 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 307 triliun.

Defisit Anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang harus dibelanjakan. Kecilnya penerimaan negara dipengaruhi banyak faktor mulai dari lesunya ekspor impor hingga loyonya penerimaan pajak.

Di dalam kondisi itu, pemerintah mau tidak mau menambal defisit dengan utang. Tanpa itu, anggaran tidak akan mencukpi pembiayaan pembangunan yang sudah disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hingga posisi Desember 2016, utang pemerintah mencapai Rp 3.466,96 triliun, atau melonjak Rp 301,83 triliun dibanding periode 2015.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai rasio utang yang mencapai 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman.

Sebab, sejumlah negara lain justru memiliki rasio utang yang lebih besar. Misalnya saja Jepang, dengan rasio utang hingga 245 persen-250 persen dan Yunani hingga 200 persen. (Kompas)

Gubernur Papua Dukung Pemerintah Indonesia Kuasai Saham Freeport
Liputanberita.net - Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa dirinya mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua.

"Kita setuju kalau negara menguasai 51 persen saham Freeport karena sektor ekonomi yang dikuasai oleh asing membuat kita tertinggal jauh," ucapnya di Jayapura, Selasa (21/2/2017).

"Kalau kita menguasai 51 persen saham Freeport, maka Freeport-lah yang menjadi karyawan karena hanya menguasai (saham) 49 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi mereka sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua.

"Ini sudah waktunya setelah 48 tahun Freeport menambang di Papua, sudah waktunya dia tunduk dan taat kepada UU di Indonesia. Kita sekarang minta sahamnya 51 persen, Freeport hanya bisa memberi 49 persen," katanya.

"Ini wajib hukumnya karena UU Nomor 4 Tahun 2009 ditambah dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017, Freeport harus tunduk pada itu, Freeport sudah banyak ambil (kekayaan alam Papua)," kata Enembe.

Menurut dia, Papua kini menjadi incaran bagi negara-negara maju yang ingin mengelola potensi tambang yang ada. Namun, Enembe menekankan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat yang harus dikedepankan.

Papua ini letaknya sangat strategis dan menjanjikan bagi semua negara. China dan Amerika berlomba-lomba memperebutkan kawasan ini.

"Oleh karena itu, sebagai negara yang berdaulat, sektor-sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Sebelumnya, President dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson mengaku akan menggugat Pemerintah Indonesia jika belum juga mendapatkan keputusan negosiasi kontrak yang kini masih dalam perdebatan.

Richard dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (20/2/2017), mengatakan, Jumat (17/2/2017) lalu PT Freeport Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan mengenai tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya yang ditandatangani 1991 silam itu. Ia juga menilai KK tersebut tidak dapat diubah sepihak oleh Pemerintah Indonesia melalui izin ekspor yang diberikan jika beralih status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Oleh karena itu, melalui surat tersebut, diharapkan bisa didapat solusi atas kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Dalam surat itu, ada waktu 120 hari bagi Pemerintah Indonesia dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau tidak selesai, Freeport punya hak untuk melakukan arbitrase," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT Freeport Indonesia untuk menghormati aturan yang ada di Tanah Air terkait perdebatan perubahan status Kontrak Karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Menurut Luhut yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin, posisi pemerintah jelas dalam hal tersebut dan tidak akan mundur dari aturan yang telah disusun.

"Freeport harus menyadari ini adalah B to B (business to business). Jadi, tidak ada urusan ke negara. Freeport sudah hampir 50 tahun di sini, jadi mereka juga harus menghormati undang-undang kita," katanya. (Kompas)

Menteri Jonan Panas!!  Freeport Ini, Bayar Rp 8 Triliun Saja Rewel Banget
Liputanberita.net - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget," katanya saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017).

Jonan menyebutkan, PT Freeport Indonesia telah membayarkan royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Dengan begitu, Freeport memberikan kontribusi Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah.

Jonan juga membandingkannya dengan devisa negara dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015. Angka itu, menurut dia, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang didapat dari Freeport.

Ia juga membandingkannya dengan PT Telkom yang menyumbang penerimaan negara sebanyak Rp 20 triliun.

"Kalau PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun. Jadi, tolong kalau diprotes-protes, saya terima kasih. Bapak-bapak, Saudara-saudara, kita juga kasih tahu ke Freeport, tolong kalau ribut yang proporsional," ujarnya.

Jonan juga menyampaikan nilai jual Freeport yang tidak lagi mahal. Menurut dia, nilai jual Freeport dengan segala tambang yang ada di seluruh dunia hanya sebesar 20 miliar dollar AS.

Angka itu jauh lebih rendah dibanding nilai jual PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar dollar AS dan Bank Central Asia yang memiliki nilai jual yang sama. Ia juga membandingkannya dengan nilai jual BRI yang mencapai 21 miliar dollar AS.

"Freeport sudah tidak besar. Ini bukan menistakan lho ya. Ini fakta," ujarnya. (Kompas)

Petugas PPSU Terseret Arus Saat Tugas, Ahok Ucapkan Dukacita
Liputanberita.net - Dennis (25), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), terbawa arus saat bertugas menangani banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyampaikan dukacita karena Dennis belum juga ditemukan.

"Kita juga turut berduka ada 1 PPSU yang meninggal belum ketemu, Dennis. Kita berharap bisa ditemukan," kata Ahok setelah menghadiri sidang di Kementerian Pertanian, Jl RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017) malam.

Dennis terpeleset saat hendak mengambil gambar untuk membuat laporan, kemudian terseret arus. Menurut Ahok, timnya telah bekerja keras untuk menemukan Dennis.

"Dan tentu kami bekerja keras untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

Ahok menjelaskan penanganan banjir di Ibu Kota telah mencapai 40 persen. Titik banjir berkurang dan hanya tersisa 80 titik.

"Tentu kita sudah selesaikan 40 persen penanganan banjir di Jakarta. Makanya sekarang surutnya cepet. Kalau hujannya turun, pasti cepet. Memang ada beberapa tanggul yang jebol yang laju lambat. Kami 60 persen ini akan lakukan normalisasi, termasuk pembuatan waduk-waduk," tutur Ahok.

Ahok sebelumnya meminta maaf kepada warga karena tak bisa bekerja penuh, padahal Jakarta tengah dilanda banjir. Hal tersebut lantaran dia harus menghadiri sidang dugaan penistaan agama dari pagi hingga malam hari.

"Saya mau menyampaikan maaf kepada warga DKI karena kasus saya ini saya tidak bisa kerja penuh waktu. Seharian semalam di sini. Padahal saya tahu warga DKI sedang ngalamin banjir," jelas Ahok, Selasa (21/2). (detikcom)

BMKG: Waspadai Hujan dan Angin Kencang di Jabodetabek Sore Hari
Liputanberita.net - Pagi ini cuaca di wilayah Jabodetabek mayoritas berawan. Namun hujan disertai kilat atau petir diperkirakan terjadi pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan data dari BMKG, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hari ini, Rabu (22/2/2017), diprediksi akan berawan pada pagi hari. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu.

Potensi hujan ringan diprediksi akan terjadi di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, pada siang dan sore hari. Sedangkan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor, diperkirakan akan turun hujan sedang.

Pada malam hari, di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi akan turun hujan ringan. Untuk Bogor akan terjadi hujan sedang.

Pada dini hari, Kamis (23/2), BMKG memprediksi cuaca di Jabodetabek umumnya berawan. Hari ini, suhu udara di wilayah Jabodetabek mencapai 23-33 derajat Celsius. Kelembapan udara 60-95 persen. Kemudian kecepatan angin di selatan-barat laut mencapai 5-33 km/jam.

"Peringatan dini, waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel, Jaktim, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor antara sore hingga malam hari," demikian tertulis dalam informasi BMKG hari ini, Rabu (22/2). (detikcom)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.