Liputan Berita

Anas Urbaningrum: Pemimpin yang Harusnya Jadi Tuntunan Malah Jadi Tontonan Rakyat Liputanberita.net - Kicauan akun Twitter mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, @anasurbaningrum, mendadak ramai ditanggapi netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan admin, pengelola akun tersebut mengunggah foto tulisan tangan Anas. Tulisan berbahasa Jawa itu berisikan tujuh poin falsafah Jawa, yakni:

"1. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami untuk 'ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani'."

Kalimat tersebut merupakan falsafah Jawa yang artinya memohon bimbingan agar pemimpin jika di depan memberi suri teladan, jika di tengah pemimpin membaur dengan rakyatnya untuk menyemangati, dan jika di belakang pemimpin memberi dorongan motivasi yang kuat kepada rakyatnya.

"2. Ya Allah, jangan sampai terjadi 'mestine dadi tuntunan malah dadi tontonan'."

Artinya, jangan sampai yang mestinya menjadi tuntunan malah jadi tontonan rakyat karena perbuatan yang tak semestinya.

"3. Ya Allah, jauhkan kami dari pekerti 'ono ngarep ewuh-ewuhi, ono mburi ngegol-egoli'."

Artinya di depan menghalangi, di belakang malah menjadi beban.

"4. Ya Allah, ingatkan kami bahwa 'ajining diri ono ing lathi, ajining diri ono ing cuitan'."

Artinya, harga diri itu ada di ucapan, harga diri itu ada di kicauan.

"5. Ya Allah, jauhkan para pemimpin kami dari 'JARKONI biso ngajar ora biso nglakoni'."

Artinya, bisa mengajari, tetapi tak bisa melakukan apa yang diajarkan.

"6. Ya Allah, jangan lupakan kami dari petuah leluhur 'ojo metani alaning liyan'."

Artinya, jangan mencari keburukan orang lain.

"7. Ya Allah, jangan ubah 'lengser keprabon madeg pandhitomenjadi lengser keprabon madeg CAKIL'."

Artinya, setelah berkuasa berubah menjadi orang yang terhormat, setelah berkuasa menjadi orang yang buruk.
Menanggapi hal itu, I Gede Pasek Suardika selaku politisi yang dekat dengan Anas mengaku tak mengetahui siapa yang disasar Anas melalui tulisan berisikan tujuh falsafah Jawa tersebut.

Pasek mengatakan, biasanya, Anas memang menyampaikan sesuatu kepada pengelola akun Twitter-nya untuk mengeluarkan kicauan.

Kicauan Anas, kata Pasek, biasanya juga menanggapi hal yang ramai terjadi di Twitter sebelumnya.

Saat ditanya apakah kicauan Anas itu mengarah kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja kicauannya soal hoax ramai ditanggapi netizen, Pasek hanya tertawa.

"Kalau itu saya tidak tahu, tetapi bisa jadi beliau (Mas Anas), kicauannya, merespons isu yang tengah hangat di Twitter," kata Pasek, saat dihubungi, Senin (23/1/2017) pagi.

"Isinya bagus juga, tentang falsafah Jawa. Pastinya bisa dimaknai orang yang membacanya," ujar Pasek.

Akun resmi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, @SBYudhoyono, mengunggah tweet curhat kepada Tuhan, Jumat (20/1/2017). Curhat itu terkait fitnah yang dianggapnya merajalela belakangan ini.

Pada akhir tweet tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY.

"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*," demikian tweet tersebut. (Kompas)

Polisi: Status Rizieq Shihab Tersangka Tinggal Tunggu Waktu
Liputanberita.net - Sejumlah laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terus ditindaklanjuti oleh Polri. Tercatat, sudah dua laporan yang telah masuk ke ranah penyidik.

Yakni laporan tentang penodaan terhadap Pancasila yang ditangani Polda Jawa Barat dan laporan tentang penyebaran berita bohong dan kebencian bermuatan SARA yang ditangani Polda Metro Jaya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar memastikan Rizieq nantinya akan menjadi tersangka atas perkaranya yang telah naik ke penyidikan.

"Saya kira masalah waktu saja. Jadi penegakan hukum perlu waktu, enggak bisa buru-buru. Itu masalah hukum acara yang harus dipatuhi, semuanya proses hukum normal saja," kata Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Boy, penyidik hingga saat ini masih menggali keterangan dari sejumlah saksi ahli dan mengumpulkan barang bukti atas perkara tersebut. Kemudian, sambung dia, penyidik akan melakukan gelar perkara guna menentukan tersangka.

"Yang jelas gelar itu untuk membeberkan, apakah kasus ini, statusnya dapat dilanjutkan apakah ada penetapan secara resmi tersangka seperti itu, atau ada kekurangan-kekurangan apa saja yang harus dipenuhi, agar kekurangan ini bisa cepat diatasi karena tentu harus ada bukti," Boy menandaskan. (liputan6)

Ratusan Ulama Berkumpul di Mojokerto, Dorong Kedaulatan Bangsa Kembali Ditegakkan
Liputanberita.net - Ratusan ulama, habaib, profesional dan tokoh-tokoh menggelar pertemuan di di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah milik KH Mahfudz Syaubari, Jl Raya Pacet Kec. Pacet Kab.Mojokerto, pada Sabtu, 21 Januari 2017.

"Diskusinya sangat produktif, dinamis dan semua kalimat yg keluar dari para ulama-ulama benar-benar visioner, nasionalis dan kental sekali komitmen keumatan & kebangsaannya. Saya merasakan suasana kebatinan yg luar biasa dahsyat, ada energi yg sedang bergerak melalui para ulama pengasuh pesantren ini," kata KH Fauzi Tidjani Djauhari, PP Alamien Sumenep Madura mengceritakan dalam facebooknya, Jumat (21/1/2017).

Menurut Kyai Fauzi, ia melihat suatu sinergi yang mulai dibangun dan dirancang menembus batas sekat golonganisme umat: tidak ada sekat ormas, sekat salaf modern, dll. Semuanya berbicara ke depan untuk umat dan bangsa Indonesia.

"Beberapa rumusan dan 'teriakan' telah didengungkan menyikapi kondisi terkini keumatan dan kebangsaan: politik, sosial, budaya, ekonomi bahkan hingga keamanan dan pertahanan bangsa," ujarnya.

Kata Kyai Fauzi, Prof. Dr. Bisri, Rektor Univ. Brawijaya Malang mengatakan perlunya sinergi akademisi perguruan tinggi dan santri. Banyak hasil riset perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh pesantren. Prof Bisri juga menegaskan bahwa akses pesantren kepada perguruan tinggi harus dibuka, karena menurut pengakuannya SDM pesantren rata-rata lebih unggul.

"Selama ini mereka tidak banyak diberi kesempatan. Ini tidak adil," ucapnya menirukan Prof Bisri.

Sementara itu, tukas Kyai Fauzi, Prof. Dr. M. Nuh menyoroti tentang pentingnya pemetaan peran dan strategi keumatan. Potensi besar jika pemetaannya tidak tepat dan tidak strategis, maka selamanya umat Islam akan kalah. Prof M.Nuh juga menandaskan sinergi perguruan tinggi dengan pesantren hukumnya adalah wajib.

"Maka, ia mendorong para rektor untuk membuka akses seluas-luasnya kepada santri. Salah satu harapan bangsa ini ke depan adalah para santri," katanya mengutip Prof M. Nuh.

Lebih dari itu, menurut Kyai Fauzi, Habib Muhsin Al-Hamid dalam sambutannya menginginkan agar forum-forum seperti ini harus terus digalakkan. Menurutnya, ini adalah jembatan hati umat, yang jika kiblatnya adalah Rasulullah akan ketemu dan bersatu. Tapi jika kiblatnya adalah semata akal pikiran pasti akan berbeda.

Habib juga menyoroti bahwa umat Islam ini punya masalah, tapi tidak pernah selesai, karena ulamanya tidak pernah ketemu. Yang penting adalah ketemu hati, baru pikiran. Maka, harus ada orang yang amanah untuk menghimpun potensi dan mempersatukan umat ini.

"Potensi umat yang harus digarap adalah maritim, peternakan, agrobisnis. Bidang-bidang ini yang selama ini diabaikan umat, padahal kita punya kekuatan di situ dan strategis. Ini soal kedaulatan bangsa dan umat sekaligus," ungkapnya mengutip penjelasan Habib Muhsin.

Lanjut Kyai Fauzi, Habib yang punya TV Nabawi ini menyoroti pula tentang lemahnya umat dalam media. Sehingga, umat selalu menjadi korban media dan semua yang terjadi pada umat dikapitalisasi oleh media.

Sementara itu, ujar Kyai Fauzi, KH. Maruf Amin mengingatkan para ulama tentang dua tanggung jawab, yaitu tanggungjawab keumatan dan kebangsaan. Ia pun menegaskan bahwa jika dulu merebut kemerdekaan melalui gerakan politik, sekarang ini umat gerakannya adalah politik dan ekonomi.

"Umat melalui saluran yang ada harus mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak pada umat. Pemerintah harus didesak dan dikawal terus dalam hal ini," ungkap Kyai Ma'ruf seperti diceritakan Kyai Fauzi.

Kemudian, Kyai Ma'ruf menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan oleh ulama ada 4, yaitu: gerakan perlindungan, gerakan penguatan, gerakan penyatuan & gerakan pengabdian. Ulama jangan melepaskan diri pada gerakan kebangsaan.

"Suasana negeri saat ini memprihatinkan. Maka, perlu mendesak Presiden untuk menyelenggarakan dialog nasional untuk menyelamatkan negeri. Jika Presiden tidak berkenan, maka MUI dan para ulama yang akan adakan. Akan ada deklarasi semua ormas Islam komitmen pada NKRI dan Pancasila," beber Kyai Fauzi mengutip Kyai Ma'ruf.

Dalam pertemuan itu dibentuk pula Dewan Tinggi Ekonomi Umat yang terdiri dari para kiai pengasuh pesantren berkolaborasi dengan para pengusaha dan profesional. Dewan ini adalah suatu gerakan pemberdayaan ekonomi yang berbasis pesantren.

Adapun KH. Mahfudz Syubari pengasuh PP Raudhatul Jannah bersama Prof. Dr. KH. Muhammad Nuh (mantan Mendiknas), Prof. Dr. Imam Suprayogo (Mantan Rektor UIN Malang), Habib Muhsin (Owner Nabawi TV), KH. Maksum (Bondowoso), Dr. H. Marzuki Ali, Heppy Trenggono, dan lain-lain didaulat untuk mengawal gerakan ini.

Selain itu, dibentuk juga formatur sementara Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I), sebuah Yayasan yang nanti akan mendorong kemajuan pesantren dan memobilisasi potensi pesantren baik dari sisi pendidikan, SDM, ekonomi dan jejaring kerjasama-kerjasama.

KH. DR (HC) Sholahuddin Wahid didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina bersama Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi (Gontor), KH. Mahfudz Syubari (Mojokerto), Habib Soleh Al-Jufri, KH. Akbar, Dr. KH. Muzammil Basyuni dan Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro.

Sedangkan Dr. H. Marzuki Ali dan Ir. Heppy Trenggono didaulat sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketum. Adapun Sekretaris Umum dipercayakan kepada KH. Bahrul Hayat, Ph.D (Mantan Sekjen Kemenag) dan Drs. KH. Rusli Effendi, M.Si sebagai Wakil Sekum. Bendahara Umum diamanatkan kepada KH. Anang Rikza Masyhadi, MA dari PM Tazakka Batang.

Dalam kesempatan itu, disepakati pula tentang perlunya penguatan karakter dan mental umat melalui pendidikan keagamaan yang berkesinambungan baik melalui jalur formal pendidikan dan pesantren maupun melalui informal.

"Ulama harus menjadi kendali moral dan karakter kebangsaan. Ulama harus ambil peran strategis. Ulama harus dijaga muruah dan wibawanya," tegas Kiyai Fauzi

Menurutnya, banyak hal didiskusikan, namun tidak mungkin disebut satu per satu dalam penjelasannya. Ia menjelaskan bahwa pertemuan selama kurang lebih 6 jam baik pada sesi umum maupun sesi khusus terbatas, ia saksikannya sebagai suatu komitmen yang luar biasa.

"Ya, intinya para ulama menyerukan kepada semua elemen bangsa khususnya Pemerintah untuk mengembalikan lagi kedaulatan bangsa," tandasnya.

Di antara yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah ulama-ulama sepuh seperti KH. Maruf Amin, KH. Sholahuddin Wahid, KH. Soleh Al-Qasim, KH. Maksum (Bondowoso), KH. Nasiruddin (Tuban), Gus Munip (Langitan), Gus Zaim (Lasem), Gus Akomadhien (Brebes), Dr. KH. Fauzi Tidjani (Madura), dan puluhan ulama lainnya.

Dari kalangan habaib di antaranya Habib Husen Al-Idrus, Habib Soleh, Habib Muhsin Al-Jufri, dan lain-lain.

Sementara dari kalangan akademisi, rektor dan tokoh diantaranya adalah Prof. Dr. Muhammad Nuh (Mantan Mendiknas), Prof. Dr. M. Bisri (Rektor Univ. Brawijaya), Prof. Dr. Imam Suprayogo (mantan Rektor UIN Malang), Prof. Dr. Ahmad Zahro, Dr. H. Marzuki Ali, Ir. H. Heppy Trenggono, dan lain-lainnya. "Sekitar 200 an ulama, habaib dan akademisi berkumpul dari segala penjuru tanah air," jelas Kyai Fauzi. (vi)

Tak Mudah Bubarkan Ormas, Menkum HAM Rancang Revisi Undang-undang
Liputanberita.net - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan saat ini pihaknya sedang membahas perubahan peraturan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pembahasan tersebut masih dalam tahap rancangan.

"Kita sekarang sedang membuat peraturan perubahan ormas," kata Yasonna seusai menghadiri acara ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017)

"Sedang dalam rancangan," lanjutnya.

Menurut Yasonna, ada beberapa hal yang membuat ormas saat ini sulit untuk dibubarkan. Prosedur dalam undang-undang mengatur bahwa ormas bermasalah harus mendapat surat peringatan I, II, dan III. Kemudian juga perlu ada proses peradilan.

"Dalam kondisi sekarang kan tidak mudah untuk melakukan itu (membubarkan ormas bermasalah)," kata Yasonna.

"Undang-Undang Ormas ada prosedur dan ketentuan yang harus dilewati tahapannya," imbuhnya.

Selain berencana mengubah peraturan soal ormas, saat ini pihak Kemenkum HAM akan memperketat aturan pembuatan ormas. Akan ada beberapa aturan yang memperketat pembuatan ormas di Indonesia.

"Itu kan pembuatan ormas harus dilihat dasarnya apa, tujuannya apa. Nggak boleh bertentangan dengan Pancasila," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. (detikcom)

Polisi: Tak Ada Kriminalisasi, Pemeriksaan Rizieq Sesuai Prosedur
Liputanberita.net - Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada upaya melakukan kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Syihab. Polisi menegaskan pemeriksaan terhadap Rizieq karena adanya laporan dari masyarakat.

"Polisi tidak kriminalisasi, tapi memeriksa laporan. Laporan masyarakat kita tindak lanjuti," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Argo mengatakan, pemeriksaan terhadap Rizieq sesuai prosedur.

"Yang terpenting, polisi sesuai prosedur saja. Terus ada laporan kita periksa, kita lidik, kita sidik. Itu saja di situ," ujarnya.

Menurut Argo, polisi tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Pemeriksaan terhadap Rizieq adalah menyangkut personalnya, bukan ulama.

"Berkaitan dengan (tudingan) kriminalisasi itu ya kita tidak pernah ada polisi mengkriminalisasikan ulama. Ya kita perorangan saja, apa pidananya. Kita bukan masalah ulamanya, tapi personalnya," tuturnya.

Sebelumnya, Rizieq menyatakan dengan adanya pemeriksaan terhadap dirinya akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa ada upaya polisi mengkriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama.

"Tentunya, kalau setiap persoalan-persoalan kecil kemudian saya dilaporkan di mana-mana tentunya persepsi masyarakat ada kriminalisasi kepada ulama, ada kriminasilasi tokoh, ada kriminalisasi habaib," kata Rizieq usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 15.00 WIB.

Untuk itu, Rizieq meminta agar pihak kepolisian tidak sembarang menerima laporan dari masyarakat. "Karena itu kita minta kepada pemerintah, khususnya aparat kepolisian tidak sembarangan untuk menerima laporan-laporan yang bisa menimbulkan persepsi tidak bagus di tengah masyarakat," lanjut Rizieq. (detikcom)

Munarman dan Bachtiar Nasir Diperiksa Dugaan Makar Besok
Liputanberita.net - Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan juru bicara FPI Munarman akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan makar di Mapolda Metro Jaya, Selasa (24/1) besok. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi.

"Besok jadinya Munarman dan Bachtiar Nasir yang diperiksa, Habib Rizieq diundur pemeriksaannya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom di ruangannya, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Penyidik, menurut Argo, akan meminta keterangan terkait dugaan makar tersangka Sri Bintang Pamungkas. Penyidik menelusuri dugaan adanya pertemuan-pertemuan keduanya dengan para tersangka makar.

"Statusnya sebagai saksi. Ini kan Munarman, Bachtiar Nasir sama Habib Rizieq ini kan ada pertemuan-pertemuan dengan tersangka makar," imbuh Argo.

Dalam orasinya di tengah massa FPI setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Rizieq sempat menyampaikan rencana pemeriksaan polisi terhadap Munarman dan Bachtiar Nasir.

"Kabarnya besok hari Selasa pimpinan GNPF-MUI Ustaz Bachtiar Nasir dan Haji Munarman akan diperiksa di Polda Metro Jaya, siap kawal ulama? Siap kawal ulama?" tanya Rizieq yang disambut kata 'siap' oleh massa FPI.

"Kalau (pemeriksaan) besok saya yang ngajak. Kalau hari ini saya nggak ngajak-ngajak. Saya tanya, hari ini saya yang ngajak atau datang sendiri? Betul?" sambung Rizieq.

Kepada massa, Rizieq mengatakan seharusnya besok diperiksa soal dugaan makar ini, tetapi pemeriksaannya diundur.

"Besok yang dipanggil Ustaz Bachtiar Nasir dan Haji Munarman. Saya mestinya besok, tapi dimundurin tanggal 1 Februari. Kelihatannya polisi cinta sama kita, pingin kita kumpul terus," ujar Rizieq. (detikcom)

Wiranto Sebut SBY Boleh Prihatin, tetapi Jangan Buat Masyarakat Waswas
Liputanberita.net - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merespons kicauan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang diunggah pada Jumat (20/1/2017) lalu.

Pertama, Wiranto menegaskan bahwa kondisi bangsa Indonesia tidak seburuk atau separah yang digambarkan dalam kicauan SBY tersebut.

"Enggaklah. Tidak seperti itu," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Wiranto, kondisi Indonesia saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali.

"Sekarang kalau malam-malam pergi ke mal, merasa aman atau tidak? Ya aman, dong. Jawabannya itu. Jadi, kita lihat realitaslah ya," ujar Wiranto.

Kedua, Wiranto mengatakan bahwa setiap orang boleh saja mengungkapkan keprihatinan. Namun, jangan sampai ungkapan itu menjalar ke lingkungan sekitar sehingga menyebabkan sebuah ketakutan di masyarakat.

"Kita boleh prihatin, tetapi jangan sampai kita menimbulkan sesuatu perasaan waswas yang berlebihan," ucap dia.

Pemerintah saat ini memang sedang melakukan pembangunan fisik sekaligus sumber daya manusia. Wiranto mengatakan, wajar jika Indonesia masuk ke dalam periode yang bergejolak ketika terdapat hambatan dan ancaman.

"Namun toh kita bisa menjalaninya dengan baik, termasuk pada era saat ini pun kita masih menghadapi ancaman, hambatan, dan tantangan yang sama," ujar dia.

"Asalkan kita bersatu sebagai bangsa, semua pihak merasa memiliki negeri ini dan berkewajiban menjaganya, saya kira kita akan aman-aman saja," kata Wiranto.

Akun resmi Presiden SBY, @SBYudhoyono, pada Jumat pukul 02.39 WIB mengunggah tweet curhat kepada Tuhan.

"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru ditnah & penyebar "hoax' berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yang lemah menang? *SBY*," demikian kicauan SBY.

Menurut dia, SBY tentu memiliki bukti yang kuat sebelum mengeluarkan pernyataan di media sosial. Menanggapi isi kicauan SBY, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo berharap agar masyarakat Indonesia introspeksi diri.

"Saya sarankan, setelah baca itu, mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi," kata dia. (Kompas)

Sindir SBY, Antasari: Daripada "Cuit-cuit" Bilang Negara Kacau, Mending Bapak Bantu Buka Kasus Saya
Liputanberita.net - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, menanggapi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang melalui akun Twitter-nya mengeluhkan kondisi negara.

SBY menyebut bahwa juru fitnah dan penyebar "hoax" tengah menguasai negeri.

Antasari mengatakan, daripada mem-posting keluhan, lebih baik jika SBY membantu mengungkap kasusnya.

"Seharusnya, kalau Pak SBY 'cuit-cuitan', bantu bongkar kasus saya. Siapa pelaku sesungguhnya?" kata Antasari, seusai menghadiri pagelaran teater kebangsaan "Tripikala" di Gedung Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Antasari merupakan terpidana kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain.

Ia divonis 18 tahun pada tahun 2009, saat SBY menjabat Presiden.

"Daripada bBeliau 'cuit-cuit' di Twitter bilang negara ini kacau, wong enggak kacau kok. Kalau kacau enggak ada yang bisa terlaksana mending dia bantu buka kasus saya. Dia tahu kok. Di era Beliau terjadinya," ujar Antasari.

Sejak 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa hukuman pidana.

Pada 10 November 2016, Antasari menjalani masa bebas bersyarat. (Kompas)

Rizieq Minta Rupiah Baru Ditarik, Ini Kata Sri Mulyani
Liputanberita.net - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta semua uang rupiah seri baru ditarik agar tidak memberikan persepsi salah di tengah masyarakat karena logonya dianggap mirip palu arit, simbol PKI.

Pernyataan itu disampaikan Rizieq seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah memberikan penjelasan kepada publik terkait logo yang dipersoalkan oleh Rizieq Shihab.

"Pak Gubernur BI sudah menjelaskan terkait lambang tersebut ya," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo menegaskan bahwa uang rupiah tidak memuat simbol palu arit seperti yang dituduhkan selama ini.

Agus menjelaskan, gambar yang dikira palu arit itu adalah rectoverso yang dicetak dengan teknik khusus sehingga gambar terpecah menjadi dunia bagian, yakni di sisi depan dan belakang lembar uang.

Rectoverso sudah umum digunakan sebagai salah satu unsur pengaman berbagai mata uang dunia, mengingat rectoverso sulit dibuat dan memerlukan alat cetak khusus.

Di Indonesia, rectoverso telah digunakan sebagai unsur pengaman rupiah sejak tahun 1990-an dan logo BI telah digunakan sebagai rectoverso uang rupiah sejak tahun 2000.

Meski sudah ada penjelasan, Rizieq tetap mempersoalkan logo di uang baru NKRI yang dikeluarkan akhir Desember 2016 itu.

Ia juga mengatakan akan melaporkan Gubernur BI dan Menteri Keuangan ke polisi lantaran dinilai pihak yang bertanggung jawab karena turut membubuhkan tanda tangan pada uang baru tersebut.

Bahkan, Rizieq Shihab juga berencana melaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan desainer logo uang baru NKRI tersebut. (Kompas)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close