Liputan Berita

Meski Hujan, Massa Aksi 212 Mulai Berdatangan Ke Depan Gedung DPR
Liputanberita.net - Massa peserta aksi 21 Februari 2017 atau yang lebih dikenal dengan aksi 212 jilid II mulai berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR. Meski diguyur hujan, massa tetap berdatangan.

Pantauan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017) sekitar pukul 07.25 WIB, hujan mengguyur lokasi aksi. Massa tetap berorasi di depan Gedung DPR/MPR.

Massa yang mulai berdatangan ke gedung DPR ini kebanyakan menggunakan jas hujan. Tampak mobil komando tempat orator menyampaikan aspirasinya terparkir di depan gedung DPR.

Selain massa dari FUI, terlihat juga sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa bela rakyat. Adapun tuntutan mereka diantaranya adalah, memberhentikan gubernur yang menjadi tersangka, hentikan kriminalisasi ulama, hentikan penangkapan aktivis mahasiswa, kembalikan kedaulatan bangsa dan kembalikan ke UUD 1945 yang asli.

Selain itu, polisi telah bersiaga di sekitar lokasi untuk mengamankan aksi ini. Lalu lintas sampai saat ini masih terpantau ramai lancar. (detikcom)

Tak Terima Ahok Aktif Kembali, Parmusi Gugat Jokowi ke PTUN
Liputanberita.net - Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengaku telah menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tadi siang. Parmusi menuntut agar Jokowi menghentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jam sebelas tadi saya dan Sekjen bersama pengurus harian Parmusi datang ke PTUN di Jakarta Timur untuk melaporkan Jokowi. Kami sampaikan gugatan agar segera melaksanakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah," jelas Hisyam di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Hisyam menilai pemerintah tidak perlu menunggu fatwa Mahkamah Agung mengenai status Ahok. Alasannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur jelas.

"Seharusnya tidak perlu lagi minta pertimbangan MA dan yang lainnya. Kemarin juga MA sudah mengatakan tidak akan mengeluarkan fatwa. Karena mengeluarkan fatwa itu diperlukan kajian mendalam," terangnya.

Hisyam mempertanyakan alasan pengangkatan Ahok sebagai gubernur. Alasannya, gubernur di daerah lain dinonaktifkan saat berstatus sebagai terdakwa.

"Tegakkan konstitusi dan keadilan. Kenapa gubernur wilayah lain, begitu statusnya terdakwa, langsung dinonaktifkan, tapi DKI tidak. Kami menggugat Presiden dengan objek perkaranya agar melaksanakan keputusan UU Pemerintahan Daerah," tegas Hisyam.

Ia menyebut laporan gugatan tersebut sudah diterima dengan nomor laporan 41. Dia mengklaim akan disidangkan dalam waktu dekat.

"Kita menggugat Presiden Jokowi saja, Mendagri nggak. Nanti akan disidangkan dalam waktu dekat. Tunggu saja," pungkas Hisyam. (detikcom)

Fadli Zon: Bila Jadi Anggota DPRD, Saya Tolak Rapat Bareng Ahok
Liputanberita.net - Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI dan tidak bersedia melakukan rapat bersama eksekutif. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Muhammad 'Ongen' Sangaji menyarankan Ahok menggunakan hak diskresi sebagai gubernur.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai diskresi diatur dalam hal-hal tertentu. "Diskresi kan juga diatur dalam hal-hal tertentu. Justru yang aneh ini menurut pemerintah, Presiden, maupun Mendagri, kok seolah-olah melindungi seorang terdakwa yang sudah jelas harusnya diberhentikan tapi tidak diberhentikan. Itu saja. Itu aneh," jelas Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Fadli juga mengaku emoh rapat dengan Ahok jika berstatus sebagai anggota DPRD. Alasannya, dia tidak ingin rapat dengan seorang terdakwa.

"Ya saya juga kalau jadi anggota DPRD di DKI, saya akan tolak. Masak rapat sama terdakwa?" jelas Fadli.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyebut penolakan tersebut bukanlah bentuk boikot. Menurutnya, DPRD DKI hanya menunggu surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk kejelasan status Ahok.

"Bukan boikot ya, karena kita menunggu kejelasan status saja. Kalau Mendagri mengeluarkan surat tertulis terkait status Pak Basuki, nah itu ya kita akan lebih enak gitu melakukan raker," kata Triwisaksana (Sani) kepada detikcom di kantornya, gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/2). (detikcom)

Ma'ruf Amin: Aksi 212 Politis, Saya Larang Umat Islam Ikut Itu
Liputanberita.net - Rais Aam PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta namanya tak dicatut dalam aksi 212 jilid II esok hari. Dia menyebut aksi itu bersifat politis.

"Saya berulang kali menyampaikan hal ini bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212. Karena demo itu sangat politis," kata Kiai Ma'ruf dalam pertemuan tokoh NU se-Madura, di Sampang, Madura, Jawa Timur, belum lama ini sebagaimana keterangan yang diterima detikcom, Senin (20/2/2017).

Dia juga melarang umat Islam mengikuti aksi itu. Cicit Syekh Nawawi al-Bantani itu mengaku telah menyampaikan larangan ini juga di depan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Itu juga sudah saya sampaikan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tanara (Banten) beberapa waktu lalu. Saya akan melarang umat Islam ikut demo yang bernuansa politik," tuturnya.

Aksi-aksi serupa sudah dilakukan sebelumnya. Ma'ruf mengakui ada peranan fatwa MUI dalam hal ini. Dia menyatakan fatwa tetap mengikat umat Islam secara syariah meski fatwa bukanlah hukum positif.

Namun fatwa MUI soal kasus Ahok yang diduga melakukan penodaan agama tak ada hubungannya dengan Pilgub DKI Jakarta 2017. Soal Pilgub DKI, Ma'ruf tak ikut campur.

"Ahok menang atau kalah saya tidak tahu. Itu masih di Lauhul Mahfudz. Kalau kalah, ya nggak ada masalah. Andaikata dia menang, ya nggak ada masalah juga," ujar Ma'ruf.

"Menurut saya, kita ini warga negara yang baik. Artinya, kita siap menang dan juga siap kalah. Menang kita terima, kalah kita terima," sambungnya.

Ma'ruf juga meminta seluruh umat Islam bisa menerima apa pun hasil Pilgub DKI nanti. "Jadi, kalaupun nanti Ahok menang dan kita tidak menemukan adanya kecurangan, ya kita terima dengan kesedihan. Kita terpaksa menerima itu. Sebab, bicara konstitusi memang begitu. Di negara demokrasi itu memang begitu," imbaunya. (detikcom)

Kyai Noer Tegaskan Dukungan untuk Ahok-Djarot
Liputanberita.net - Pendiri dan Pengurus Pondok Pesantren Asshidiqqiyah, Kyai Noer Muhammad Iskandar, bersama-sama Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menegaskan untuk kembali mendukung calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Kyai Noer merupakan Ketua Harian Majelis Syariah PPP kubu Djan.

Kyai Noer sempat menerima Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di Ponpes Ashhidiqqiyah, Kedoya, Jakarta Barat pada 10 Oktober 2016. Saat itu Agus-Sylvi masih berstatus sebagai bakal cagub-cawagub DKI.

Pasangan Agus-Sylvi ketika itu diperkenankan untuk berbicara di depan santri ponpes usai menunaikan shalat Maghrib.

Tentang alasannya mendukung Ahok-Djarot, Kyai Noer mengatakan, "Gubernur (Ahok) sekarang ini banyak perhatian pada Islam."

Pada kesempatan yang sama, Kyai Noer mengatakan dalam Islam dilarang untuk memilih pemimpin yang menghalang-halangi orang beribadah, seperi shalat, beribadah haji dan lain-lain.

"Tapi kalau ada yang mendukung pada Islam, alhamdulillah. Sebagai kyai dan santri saya berterima kasih karena alumni Asshidiqqiyah akan dapat gaji dari beliau, dari Pemda (DKI Jakarta)," kata Kyai Noer.

Ucapan Kyai Noer itu merujuk pada janji Ahok untuk memenuhi permintaan Djan Faridz soal honor bulanan kepada ulama, imam hingga imam masjid di Jakarta. (Kompas)

Ahok: Lu Kira Gue Iseng Tiap Pagi Layani Aduan Warga?
Liputanberita.net - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegur stafnya saat sedang melayani aduan warga. Ceritanya, ada seorang warga yang mengadu karena diminta membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk yayasannya.

Padahal, nilai jual obyek pajak (NJOP) bangunan itu di bawah Rp 2 miliar.

"Kalau tanah itu kan di bawah Rp 2 miliar memang gratis, kalau di atas itu harus bayar, dan itu pun bisa ditangguhkan," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/2/2017).

Ahok kemudian memanggil stafnya, Kamilus, yang biasa mendampinginya tiap melayani aduan warga. Ahok meminta Kamilus untuk memahami setiap pergub yang dikeluarkan Pemprov DKI sehingga bisa melayani warga dengan baik.

Ahok sudah mengeluarkan pergub yang menggratiskan BPHTB untuk lahan di bawah Rp 2 miliar.

"Sini Pak Kamil, kenapa saya suka terima tamu di sini, supaya kita ketemu kasus. Kan kasus hukum nih, kasus ini kita bawa ke sana, lalu kita tegaskan," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, dia ingin menaruh orang Biro Hukum DKI Jakarta tiap melayani aduan warga. Orang Biro Hukum tersebut bisa membantu menjelaskan masalah pergub sehingga aduan warga tidak hanya diurus oleh Kamilus.

Ahok juga meminta Kamilus untuk tegas memberikan kepastian terhadap aduan warga.

"Kalau putusannya tidak adil, itulah gunanya ada kita, Pak. Kenapa gua berdiri di sini? Karena di bawahan kita ini banyak putusan tidak adil untuk rakyat," ujar Ahok.

Ahok kembali menegaskan bahwa dia selalu serius menanggapi aduan warga. Dari sesi itu, Ahok bisa tahu kejadian di lapangan yang tidak berlangsung sesuai aturan Pemprov DKI.

"Lu kira gue iseng tiap pagi (layani aduan warga)? Foto tuh cuma sambilan, Bos. Gue tuh bukan iseng di sini. Ini supaya ketemu kasus (kemudian) kita menjadi tahu," ujar Ahok. (Kompas)

Tuntut Ahok Lengser, FUI Akan Gelar Aksi Bela Islam 21 Februari
Liputanberita.net - Akan ada lagi aksi bela Islam. Kali ini diprakarsai oleh Forum Umat Islam (FUI). Mereka berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa 21 Februari nanti dengan tuntutan mencopot Basuki T Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Mereka menilai Ahok tidak pantas menjabat karena statusnya sebagai terdakwa dugaan penistaan agama.

Sebagaimana dituturkan Koordinator aksi FUI, Andi Hasbi, akan ada empat poin yang akan diusung dalam aksi ini. Poin palign penting adalah, meminta DPR agar mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencopot Ahok, kemudian memenjarakannya.

Pihaknya juga meminta DPR untuk tidak tinggal diam atas kriminalisasi ulama dan menyetop penangkapan terhadap mahasiswa.

Andi menjamin, aksi tersebut bakal berjalan aman dan tertib. Pihaknya juga tidak ada rencana pendudukan gedung DPR.

“Tidak ada perintah pendudukan DPR, unjuk rasa saja. Kita larang pendudukan, itu rumah rakyat, menyuarakan aspirasi,” kata Andi kepada merdeka.com, Sabtu (18/2).

Andi mengklaim, massa yang hadir nantinya bakal membludak, mengingat aksi ini didukung 80 ormas Islam ditambah hadirnya para ulama GNPF-MUI.

Rencananya sehari sebelum aksi, kata Andi, para ulama bakal menemui anggota DPR. “Baru besoknya kita aksi, dan damai. Tidak ada isu pendudukan DPR,” ucapnya.

Terkait pemilihan lokasi aksi, Andi menyebut DPR merupakan lembaga punya kekuatan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Diharapkan pemanggilan DPR kepada Tjahjo, berhasil membuat Ahok dicopot dari posisinya.

“Ini gagal pahamnya menteri dalam negeri soal pemecatannya Ahok,” terangnya. (Jurnalpolitik)

Banyak Dikecam Netizen, Iwan Bopeng Akhirnya Minta Maaf ke Tentara
Liputanberita.net - Sebuah video seorang pria bernama Iwan Bopeng tengah berdebat dengan petugas di TPS 27 Matraman, Jaktim, beredar luas. Pernyataan Iwan Bopeng yang menyebut kata-kata tentara menuai reaksi keras netizen. Iwan Bopeng pun meminta maaf kepada tentara.

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Iwan Bopeng tengah berdebat dengan petugas di TPS 27, Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jaktim, 15 Februari kemarin. Iwan terlihat marah-marah kepada petugas TPS, kemudian Iwan mengucapkan "itu anak kecil tadi itu siapa itu hey. Tentara di sini gue potong apalagi elu."

Nah gara-gara kata-kata keras itu Iwan kemudian menuai banyak protes dan kecaman di media sosial. Tak sedikit yang mengupload video 'tantangan' di Youtube. Karena reaksi yang keras ini Iwan pun kemudian mengunggah video permintaan maafnya. Permintaan maaf Iwan ini juga viral di media sosial.

Berikut kutipan permintaan maaf Iwan Bopeng dikutip detikcom dari Youtube.

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Saya ingin mengklarifikasi kejadian pada TPS 27 di mana bahwa rekan saya tidak boleh, dihalang-halangi, untuk memilih pada saat Pilkada tersebut. Sehingga terjadilah satu benturan-benturan yang sifatnya perdebatan panjang sehingga memancing emosi dan saya spontan mengeluarkan satu kata-kata yang kurang sopan kepada teman-teman tentara. Saya mohon maaf atas kejadian itu dan saya minta maaf dengan tulus dari hati saya kepada teman-teman tentara supaya ini tidak melebar ke mana-mana. Demikian klarifikasi yang saya lakukan, sekali lagi saya mohon maaf dan kiranya sudi dimaafkan apa permohonan maaf saya ini kepada teman-teman tentara.

Terakhir saya ucapkan terimakasih. Assalamu'alaikum warahwatullahiwabarakatuh, selamat malam.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan menyelidiki video tersebut. "Ya diselidiki dulu kebenaran video tersebut. Kan harus tahu dulu video itu benar atau tidak," kata Argo saat dihubungi detikcom, Minggu (19/2/2017).

"Nanti kan kita selidiki dulu, apakah itu masuk dalam unsur pidana atau tidak, yang penting nanti anggota kita akan melakukan penyelidikan," lanjut Argo. (detikcom)

Aneh Tapi Nyata! Nama Bayi yang Menyatukan Ahok dan Rizieq Shihab
Liputanberita.net - Perseteruan antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Rizieq Shihab (Ketua FPI) menginspirasi orangtua di Semarang, Jawa Tengah, menamakan bayinya memakai gabungan kedua tokoh tersebut.

Jumat, 17 Februari 2017 beredar di media sosial sebuah undangan akikah seorang bayi. Yang mencuri perhatian publik adalah nama anak yang diterakan dalam undangan tersebut. Dalam undangan yang tertanggal 11 Februari ini disebutkan bahwa anak yang ada dalam undangan tersebut adalah Muhammad Ahok Rizieq Shihab.

Dalam undangan tersebut orangtua Muhammad Ahok Rizieq Shihab menuangkan harapannya. "Semoga anak kami menjadi orang yang sholeh, tangguh, cerdas dan berakhlaq mulia, setiap langkahnya membawa kebermanfaatan, penabur kebaikan dan taatnya menjadi penyejuk hati bagi kedua orangtua, menjadi cahaya bagi agama, berguna bagi nusa dan bangsa," tulisnya.

Undangan akikah itu pertama kali diunggah oleh Saleh Ismail Mukadar. Melalui akun Facebooknya, ia mengunggah undangan yang unik ini.

"Mereka berdua ternyata telah bersatu dalam nama seorang bayi laki2 di Semarang," katanya. Status itu langsung memperoleh respons yang riuh. Ratusan orang men-share dan puluhan temannya memberikan komentar. Mayoritas mereka berkomentar positif.

Namun, ada juga yang mempertanyakan keaslian undangan tersebut. Saleh Ismail Mukadar pun menepis keraguan sang penanya. Ia meyakinkan dengan menyebutkan bahwa itu asli dan bukan editan.

Sayang, Saleh Ismail Mukadar tidak menjelaskan secara gamblang siapa orang tua bayi yang memberi nama anaknya seunik itu.

Bagaimana menurutmu, cukup inspiratif? (Liputan6)

Artikel Menarik Lainnya

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close