Liputan Berita

Pernah Diperkosa 43.000 Kali, Wanita Ini Jadi Aktivis Anti-perdagangan Manusia
Liputanberita.net - Masa lalu yang kelam bukan alasan bagi seseorang untuk menutup diri dari dunia. Bahkan, bagi Karla Jacinto (24), pengalaman buruknya pada masa lalu menjadi pemicu bagi dia untuk berbuat sesuatu bagi orang lain pada masa kini.

Pengalaman masa lalu Karla sangat buruk. Saat terjebak dalam jaringan perdagangan manusia, Karla diperkosa 30 kali sehari selama empat tahun.

Tahun lalu, saat diwawancarai CNN, Karla memperkirakan secara total dia sudah diperkosa sebanyak 43.200 kali saat berusia 12 hingga 16 tahun.

Setelah terbebas dari nasib buruknya, Karla kini dikenal sebagai aktivis anti-perbudakan seks dan perdagangan manusia.

Dia berkeliling dunia memberikan advokasi dan berbagai pengalaman dengan para korban perbudakan seks.

Pada Juli lalu, Karla bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan dan menceritakan kisah pilunya itu.

Tujuan Karla berkeliling dunia hanya satu, yaitu meningkatkan pemahaman warga dunia agar tak ada lagi anak-anak yang mengalami nasib seperti dirinya.

"Saya tak bisa membayangkan bahwa seorang gadis yang dulu berdiri di sebuah sudut mengenakan sepatu hak tinggi dan menganggap dirinya pelacur, kini bisa menjadi seseorang yang kuat," ujar Karla pada program "Freedom Project" yang ditayangkan CNN.

"Kini banyak orang yang mendengarkan kisah saya," tambah Karla.

Karla mengisahkan, bagaimana dia saat baru berusia 12 tahun terbujuk rayuan seorang pria yang 10 tahun lebih tua.

Dengan iming-iming hadiah, uang, dan mobil mewah, Karla seorang tak berpikir panjang untuk meninggalkan kediamannya.

Karla lalu ikut bersama pria 22 tahun, yang ternyata seorang anggota jaringan perdagangan manusia, ke kota Tenancingo, negara bagian Tlaxcala.

Kota ini dikenal sebagai pusat jaringan penyelundup manusia dan menjadi "persinggahan" para korban sebelum diambil pihak lain dan dipaksa menjadi PSK.

Karla mengenang, dia tinggal bersama pria yang membawanya itu selama tiga bulan sebelum dia dibawa ke Guadalajara. Di salah satu kota terbesar Meksiko itu, Karla kemudian dipaksa untuk menjadi PSK.

"Saya dipaksa menjajakan diri mulai pukul 10.00 hingga tengah malam. Saya ingat beberapa pria tertawa saat melihat saya menangis," kata Karla.

"Saya harus menutup mata sehingga tak harus melihat perbuatan mereka terhadap saya, dan saya berharap tak merasakan apa-apa," tambah dia.

Kini dalam berbagai pidatonya, Karla mengatakan, beberapa orang yang ikut menghancurkan hidupnya adalah mereka yang seharusnya melindungi warga, termasuk beberapa orang polisi.

"Polisi berseragam memasuki ruangan tempat kami berada, dan kami harus melakukan apa pun perintah mereka. Situasi itu berlangsung selama 3-4 jam," papar Karla.

Rosi Orozco, mantan anggota kongres Meksiko yang kini memerangi penyelundupan manusia, mengatakan, pria-pria itu adalah yang paling bertanggung jawab atas hancurnya kehidupan Karla.

"Dia (Karla) pernah dipaksa melayani hakim, tokoh agama, dan polisi. Sehingga, dia memahami tak ada gunanya mengadukan nasibnya kepada pemerintah," ujar Rosi.

Karla kemudian diselamatkan dalam sebuah operasi anti-narkoba. Beberapa tahun setelahnya, Karla kini mengabdikan dirinya sebagai aktivis penolong gadis-gadis yang senasib dengannya. (Kompas & Independent)

YLBHI: Jaksa Akan Sulit Buktikan Kesalahan Ahok
Liputanberita.net - Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani, melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Bahkan, dia meyakini, jaksa akan sulit membuktikan kesalahan Ahok di pengadilan nanti dengan merujuk pasal yang disangkakan kepada Ahok.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2016), Julius menjelaskan, Pasal 156a KUHP yang disangkakan kepada Ahok tidak tepat karena hal itu bisa melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ahok dijerat menggunakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Menurut dia, dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia lewat UU No 12 Tahun 2005 telah menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan ini dengan batasan tidak boleh mengganggu hak orang lain untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Menurut Julius, perlindungan diberikan kepada orang sebagai subyek, bukan kepada pikiran, keyakinan, atau agama sebagai obyek, sedangkan yang diatur oleh Pasal 156a KUHP ini adalah perlindungan terhadap obyek.

"Tidak heran, karena historis pasal ini adalah pasal teror dari pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok agama yang dibangun oleh pribumi pada masa itu," kata Julius.

Ia menambahkan, secara doktrin hukum pidana, haruslah dibuktikan dua hal, yakni "mens rea" atau niat, dan "actus reus" atau perbuatan. Terkait mens rea, mengunggah video tentang kegiatan gubernur ke YouTube tidak ditemukan niat jahat.

"Karena akun resmi gubernur tersebut dinyatakan sebagai bagian dari transparansi kerja pejabat publik supaya bisa ditonton publik," kata dia.

Julius memprediksi, sulit untuk menjerat Ahok jika jaksa menggunakan pasal itu. Di sisi lain, Julius melihat proses penyidikan hingga P21 yang dilakukan polisi dan jaksa luar biasa cepat.

"Kejanggalan belum bisa saya lihat dengan jelas. Namun, percepatan proses pemeriksaan dan penetapan tersangka di mana ada sekitar ribuan laporan di kepolisian yang mangkrak (berdasarkan penelitian LBH dan MaPPI), tentu ini menjadi pertanyaan, apakah ada perlakuan khusus terhadap kasus ini? Apakah karena tekanan massa lewat demonstrasi?" kata Julius.

PN Jakarta Utara menjadwalkan sidang perkara Ahok mulai Selasa (13/12/2016) pekan depan pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang menyidangkan perkara itu beranggotakan lima hakim yang dipimpin Kepala PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan, polisi sudah melimpahkan berkas perkara tahap kedua dalam kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Berkas perkara itu terdiri atas 826 halaman yang berisi keterangan dari 30 saksi, 11 ahli, dan satu tersangka.

Kejaksaan kemudian mengirimkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang akan membuat dakwaan untuk persidangan perkara itu di PN Jakarta Utara. (Kompas)

Polri Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Permufakatan Makar
Liputanberita.net - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian terus mengembangkan kasus dugaan permufakatan makar.

Dalam penelusuran, penyidik menemukan bukti baru dalam kasus ini. "Kami temukan bukti transfer," kata Martinus di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Martinus menuturkan, bukti transfer tersebut masih dalam penelusuran untuk mengetahui jumlah, penerima, dan sumber dana.

Bukti transfer itu, kata dia, akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Bukti lain akan diupayakan oleh penyidik," ucap Martinus.

Selain bukti transfer, Martinus menyebutkan adanya bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik.

Selain itu, juga terdapat video yang diunggah dan pemberitaan yang berisi ajakan makar.

"Kemudian, adanya indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan permufakatan jahat dengan menempatkan mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar Martinus.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kelompok ini berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Caranya ialah dengan menghasut massa yang mengikuti doa bersama pada Jumat (2/12/2016).

"Ada dugaan pemanfaatan massa untuk menduduki Kantor DPR RI dan berencana pemaksaan sidang istimewa yang kemudian menuntut pergantian pemerintahan," kata Boy.

Setelah dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 20 jam di Markas Komando (Mako) Brimob, dari delapan tersangka hanya Sri Bintang Pamungkas yang ditahan. Bintang ditahan di Polda Metro Jaya bagian narkotika.

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan permufakatan makar adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, Sri Bintang Pamungkasdan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP. (Kompas)

Pemuda Muhammadiyah Minta Komisi Yudisial Lakukan Pengawasan Kasus Ahok
Liputanberita.net - Islamic News Agency (INA)–Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengirimkan surat resmi permohonan kepada Komisi Yudisial (KY) RI agar melakukan pengawasan intens terhadap proses peradilan kasus penistaan Agama oleh Gubernur non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Senin (05/12/2016).

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, proses pengawasan intens sangat penting dilakukan oleh KY untuk menghindarkan dugaan pelanggaran etik melalui intervensi dan tidak independennya pengadilan negeri dan hakim yang menangani kasus tersebut.

“Agar rasa keadilan publik tidak dicederai dalam kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok,” ujarnya dalam keterangan yang diterima INA, Senin (05/12/2016).

Sementara itu, Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menambahkan, selain kepada KY pihaknya juga mengirimkan surat yang sama ke Komisi Kejaksaan.

“Sebab kasus ini sudah menjadi perhatian luas oleh publik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini kasus Ahok sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan sedang menunggu penetapan waktu sidang digelar. (Islampos)

Jika Ahok Tak Dihukum, FPI Ancam Akan Revolusi
Liputanberita.net - Sekjen DPD FPI Jakarta, Habib Novel Bamukmin, mengancam akan kembali menggerakkan massa dan menuntut ‘revolusi’ jika pemerintah dan aparat tidak memberi hukuman yang tegas terhadap pelaku dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kami akan revolusi sesuai prosedur yang ada. Kalau Jokowi masih melindungi Ahok, tak punya ketegasan kami harus buat perubahan,” ujar Novel, kepada wartawan, Selasa (6/12/2016).

Dengan adanya penegakkan hukum terhadap Ahok, pihaknya menilai akan membuat efek jera. Sebab, menurut dia, apabila pelaku penistaan agama dibiarkan bebas, maka akan membiarkan penista-penista agama yang lain hidup bebas dan besok-besok akan ada penista-penista agama lainnya.

“Harga mati, kami minta Ahok untuk segera ditahan secepatnya. Kami akan minta keadilan,” tegasnya. (jp)

Jokowi Minta Nilai Tukar Rupiah Diukur Juga Pakai Yuan
Liputanberita.net - Presiden Joko Widodo mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat ini tidak bisa lagi dijadikan patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

Ia meminta masyarakat juga mengukur nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain, seperti yuan renminbi (China).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Sarasehan 100 Ekonom yang digelar Indef, di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Jokowi mengatakan, pasca-terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, mata uang berbagai negara termasuk Indonesia mengalami pelemahan terhadap dollar AS.

Namun, Jokowi menilai, melemahnya nilai tukar tersebut harusnya tidak menjadi kekhawatiran besar.

"Menurut saya, kurs rupiah dan dollar bukan lagi tolok ukur yang tepat," kata Jokowi.

Sebab, lanjut dia, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat saat ini tidak begitu signifikan, hanya 10 persen.

Di sisi lain, Trump dengan kebijakan "America first" akan lebih membuat AS berjalan sendiri.

"Artinya, kurs rupiah-dollar semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, tetapi semakin mencerminkan kebijakan ekonomi AS yang saya sampaikan jalan sendiri tadi," ucap Jokowi.

Harusnya, lanjut Jokowi, masyarakat dan dunia usaha mulai mengukur Indonesia dengan mitra dagang terbesarnya.

Saat ini, lanjut Jokowi, China adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan total ekspor mencapai 15 persen. Sementara itu, Eropa 11,4 persen dan Jepang 10,7 persen.

"Kalau Tiongkok (China) terbesar ya harusnya rupiah-renminbi yang relevan," ucap Jokowi.

Ralat: artikel ini telah diubah judul dan sebagian isi agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman. (Kompas)

Minyak Indonesia Habis 12 Tahun Lagi, Krisis Mengintai Anak dan Cucu
Liputanberita.net - Cadangan minyak di perut bumi Indonesia, tanpa ada eksplorasi baru, diprediksi akan habis 12 tahun-15 tahun lagi. Sementara itu, perkembangan energi non-fosil di Indonesia masih minim.

Hal itu diperparah dengan terus naiknya tingkat konsumsi minyak nasional. Saat ini saja angkanya sudah mencapai 1,6 juta barrel per hari (BPH).

Adapun produksi minyak hanya 600.000 BPH-800.000 BPH. Ketidakseimbangan antara produksi minyak yang terus turun dengan konsumsi dalam negeri yang terus naik membuat impor tidak bisa terelakkan.

Diprediksi, angka impor minyak akan terus membengkak dari tahun ke tahun hingga mencapai 1 juta BPH-2 juta BPH pada periode 2020-2025 mendatang.

“Jelas ini sangat mengkhawatirkan,” ujar pengamat energi sekaligus Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (1/12/2016) malam.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Apalagi pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan mengembangkan energi di luar minyak bumi.

Padahal, ada potensi besar mengembangkan industri gas, energi geotermal atau panas bumi untuk listrik, dan bioetanol untuk bahan bakar.

Sayangnya, keseriusan itu dinilai belum tampak. Bahkan ia juga menyoroti dana subsidi BBM yang dipangkas pemerintah belum terasa mengalir untuk pengembangan energi terbarukan.

Begitu juga anggaran di Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, serta Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM justru dipangkas pada APBN-P 2016. Berbagai persoalan di sektor energi itu harus segera diselesaikan.

Sebab, generasi yang akan datang akan menanggung beban berat akibat persoalan itu.

“Kita akan mengalami krisis energi,” ucap Marwan.

Indonesia diyakini akan terus tergantung dengan impor minyak bila tidak ada keseriusan mengembangkan energi baru terbarukan. Akibatnya, devisa negara akan terus terkuras hanya untuk impor minyak.

Kenaikan harga minyak dunia ke angka 80 dollar AS-100 dollar AS per barrel seperti beberapa tahun silam masih menjadi bayang-bayang.

Bila itu terjadi lagi, maka pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk impor minyak.

Sedangkan dari sisi APBN, pemerintah sudah kepayahan meningkatkan penerimaan negara di tengah lemahnya pertumbuhan ekonomi global, anjloknya harga komoditas, hingga gejolak pasar keuangan.

Padahal, APBN adalah ruh perekonomian dan pembangunan bangsa.

“Akhirnya, krisis energi bisa membawa atau menggiring kita pada krisis ekonomi. Kenapa? Itu karena kita sangat tergantung ke impor,” kata Marwan. (Kompas)

Dituntut Ganti Rugi Rp 204 Juta Oleh Habib Novel Bamukmin, Begini Reaksi Ahok..
Liputanberita.net - Habib Novel Bamukmin menggugat calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 204 juta.

Gugatan perdata itu baru saja diajukan melalui PN Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Senin (5/12/16)

Namun Ahok menanggapi dengan santai. Menurutnya, jika sidang kasus penistaan agama surah Al Maidah 51 digelar, maka seluruh media harus meliput langsung. Sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung proses persidangan.

"Nantikan sudah sidang, kita ikuti diproses. Maka nanti media ikuti terus," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Senin (5/12/16).

Untuk diketahui, Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Dalam waktu dekat, persidangan segera digelar dan pria yang akrab disapa Ahok tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi terdakwa.

Tak hanya ancaman hukuman enam tahun penjara, pria yang akrab disapa Ahok itu juga mendapat gugatan baru, yakni membayar kerugian materil sebesar Rp 204 juta. Gugatan perdata itu baru saja diajukan melalui PN Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Senin (5/12/16). Adalah Habib Novel Bamukmin yang menggugatnya.

"Dalam KUHAP diatur bahwa jika suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka korban bisa ajukan gugatan perdata dan kemudian perkara bisa digabungkan," ujar Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman selaku kuasa hukum Habib Novel saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (5/12/16).


Pernyataan Habiburokhman itu merujuk pada Pasal 98 KUHAP. Sebab, pernyataan yang disampaikan Ahok tersebut dinilai telah merugikan ulama-ulama di Indonesia, termasuk pelapor pertama Habib Novel Bamukmin.

"Perbuatan Ahok ini korbannya umat Islam, di mana secara spesifik mubaligh, distigma pembohong," lanjutnya.

Habiburokhman menambahkan, Habib Novel selaku seorang mubaligh merasa sangat dirugikan dengan pernyataan Ahok soal Surah Al Maidah. Kerugian yang diderita bersifat materiil dan juga sekaligus immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat.

Lalu untuk apa uang Rp 204 juta itu? "Kita ada perjalanan tim pencari fakta ke Kepulauan Seribu, beliau advokat, jadi karena teknis harus urus klarifikasi, maka yang harus dia handle sebagai advokat hilang."

Dengan demikian, jumlah tersebut terdiri atas biaya upaya klarifikasi yang dilakukannya ke Kepulauan Seribu sebesar Rp 4 juta, ditambah Rp 200 juta biaya pendapatan Novel yang hilang karena tidak bisa menjalani pekerjaannya selaku advokat selama proses klarifikasi.

"Sejak Ahok jadi tersangka dan terdakwa, gugatan ganti kerugian, materil dan immateril, Rp 200 juta dan ditambah karena dia harus klarifikasi ke sana ke mari, sehingga kehilangan potensi pekerjaan advokat, dia (Novel) advokat juga," paparnya.

Selain mengajukan gugatan materil berupa uang sebesar Rp 204 juta. Tim ACTA juga mengajukan gugatan immateril berupa permintaan permohonan maaf Ahok berupa pemasangan iklan ke sejumlah media nasional.

"Stigma pembohong itu membuatnya ada kerjaan enggak bisa di-handle, hanya bisa dipulihkan dengan Ahok minta maaf di media," lanjutnya.

Iklan tersebut wajib dipasang paling lama 10 hari sejak perkara tersebut diputus, dalam bentuk 1 halaman di 9 surat kabar nasional. Tak hanya itu, isinya juga harus memenuhi ketentuan yang diajukan pihaknya.

"Dia harus mengaku bersalah, semata-mata mengucapkan itu untuk mengambil suara umat Islam," pungkasnya. (Merdeka)

Bawaslu Tegur Marbut yang Promosikan Agus Melalui Pengeras Suara Masjid
Liputanberita.net - Seorang marbut Masjid At Taubah mempromosikan calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono yang saat itu tengah berkampanye di lingkungan sekitar masjid atau di Bongkaran, Kapuk, Jakarta Barat, Senin (5/12/2016). Marbut tersebut mempromosikan Agus melalui pengeras suara masjid.

"Bapak ibu warga RW 12, mari kita sambut calon gubernur kita nomor 1, jangan lupa," kata marbut Masjid At Taubah melalui pengeras suara.

Kemudian marbut tersebut melantunkan shalawat. Selang 5 menit, marbut itu kembali mempromosikan Agus.

"Bapak ibu warga RW 12 mari kita sambut calon gubernur kita, Bapak Agus yang saat ini juga disambut dengan redup matahari, kesejukan hatinya, dan kesantunan dirinya yang Insya Allah akan membawa kita khususnya warga DKI Jakarta lebih baik lagi. Ingat, nomor 1, tidak ada 2 dan 3-nya," kata marbut itu.

Sementara di depan masjid yang masih dalam tahap pembangunan tersebut, sudah berbaris ibu-ibu yang terus menandungkan shalawat sambil bermain rebana. Mereka ingin menyambut kedatangan Agus ke lingkungan tempat tinggalnya.

Mendengar ada promosi melalui pengeras suara masjid, seorang Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Bawaslu Kelurahan Kapuk, Kusuma Wijaya, langsung menegur sang marbut.

Pasalnya, tidak boleh ada kampanye di ruang publik, seperti sekolah dan tempat ibadah. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, mengatur sejumlah hal yang dilarang selama kampanye.

Seperti merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan atau melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

"Makanya itu tadi enggak boleh kampanye pakai pengeras suara di masjid. Langsung saya minta berhentiin, marbutnya minta maaf dan memang dia sebelumnya enggak tahu kalau ada larangannya," kata Kusuma. (Kompas)

Artikel Menarik Lainnya

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close