DPRD DKI Serang Ahok Lagi dengan Kasus Penyimpangan Dana Bantuan CSR DPRD DKI Serang Ahok Lagi dengan Kasus Penyimpangan Dana Bantuan CSR



Liputanberita.net - Setelah isu sumber waras tidak dapat menjerat Ahok sebagai tersangka, kini DPRD beralih ke kasus CSR agar dapat menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima bantuan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan dikritik DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini legislator DKI itu menilai, bantuan CSR dilakukan terselubung dan tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, bantuan CSR yang sejauh ini telah diterima Pemprov DKI seperti contoh pembangunan RPTRA sejatinya dapat dibiayai dari APBD DKI.

"Kenapa CSR itu mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, kenapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil," ujar Sani sapaan karibnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Seperti halnya, sambung dia, bantuan CSR disalurkan langsung kepada warga korban penggusuran. Dengan membiayai sewa rusun selama tiga tahun pertama kepada warga menggunakan bantuan CSR, kata Sani, jauh lebih bermanfaat ketimbang membangun taman dan sebagainya.

"Jadi Pemprov disarankan punya arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat," terang politisi PKS itu.

Sebelumnya, kritikan serupa juga disampaikan Anggota Komisi Pembanguna DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman. Dia mengatakan, bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok lebih layak disebut sebagai sumbangan bukan bantuan CSR.

Sebab, kata dia, ada beberapa ketentuan yang melegalkan perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat serta pemerintah. Aturan itu pun kata dia tertuang dalam Undang-Undang perusahaan.

"Nah kalau di DKI ini tidak bisa dikatakan CSR, tapi sebagai sumbangan," terang Prabowo.

Terlebih, sambung dia, sewajarnya CSR dilakukan sesuai dengan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. "Seumpama perusahaan itu berlokasi di Lampung ya CSR yang diberikan di Lampung saja. Nah kalau di Pemda DKI ini yang dikelola tidak ada. Jadi saya katakan itu sumbangan bukan CSR," terang politisi Partai Gerindra itu. (Rimanews)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11