Inilah Daftar Tokoh/Perusahaan Indonesia yang Masuk Skandal Keuangan Terbesar ‘Panama Papers’ Inilah Daftar Tokoh/Perusahaan Indonesia yang Masuk Skandal Keuangan Terbesar ‘Panama Papers’


Liputanberita.net - Kali ini dunia dan negara Indonesia khususnya tengah dihebohkan dengan adanya kebocoran dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Data tersebut terangkum dalam hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah koran dari Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.

Inilah Daftar Tokoh/Perusahaan Indonesia yang Masuk Skandal Keuangan Terbesar ‘Panama Papers’

Adapun Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam pengungkapan skandal ini.

Data sebesar 2,6 terabita yang berisi informasi sejak 1977 sampai awal 2015, tersebut berhasil diungkap ke publik. 2,6 terabita data tersebut erdiri atas 4,8 juta e-mail; 3 juta database; 2,1 juta dokumen PDF; 1,1 juta foto; 320.000 dokumen teks; dan 2.000-an file lainnya.

Dari mega-data tersebut dapat diintip dunia offshore atau dunia tanpa pajak bekerja. Mossack Fonseca menjajakan kerahasiaan finansial kepada politikus dan para pengemplang dana, penipu, mafia narkoba, miliuner, selebritas, dan bintang olahraga kelas dunia, untuk mendirikan perusahaan di negara surga bebas pajak seperti Panama atau British Virgin Island.

Mengutip situs www.tempo.co.id, keberadaan perusahaan di kawasan surga pajak (offshore companies) tersebut dikendalikan perdana menteri dari Islandia dan Pakistan, Raja Arab Saudi, dan anak-anak Presiden Azerbaijan.

Setidaknya ada 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini.

ICIJ membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mengubah data-data yang mereka dapat dengan total 11,5 juta dokumen terenkripsi agar bisa diekspos.

Data tersebut meliputi email, laporan keuangan, paspor, rahasia perusahaan yang menampilkan rekening rahasia para pemilik bank dan perusahaan, termasuk Nevada, Hong Kong, dan British Virgin Islands.

Dapat dikatakan, bocornya data ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dunia. Sebab, data tersebut meliputi data selama 40 tahun dari sebuah perusahaan firma hukum yang namanya tak banyak dikenal namun sangat berkuasa di Panama.

Uang terus mengalir di dalam gelombang global tapi terjaga secara rahasia. Tak jarang praktek tersebut mendorong lahirnya banyak modus kriminalitas dan perampokan kekayaan negara dari pajak yang tak dibayar. Semua transaksi tersebut disembunyikan di surga bebas pajak.

Dalam jutaan lembar dokumen itu, tergambar dengan detail sejumlah perjanjian bisnis yang melibatkan perusahaan offshore yang dilakukan sejumlah tokoh kenamaan di dunia.

Firma hukum ini memang terbilang kecil. Namun firma tersebut disebut-sebut berpengaruh di Panama. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia.

Panama Papers menyimpan data surat elektronik, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan, yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah atau yurisdiksi offshore.

Ada juga perusahaan gelap yang dikendalikan sedikitnya 33 orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat karena hubungan sebagian dari mereka dengan kartel narkoba Meksiko, organisasi teroris seperti Hezbollah atau terkoneksi dengan negara yang pernah mendapat sanksi internasional seperti Korea Utara dan Iran.

Setelah diungkap, dokumen juga menunjukkan bagaimana Mossack secara teratur menawarkan klien mereka untuk membuatkan dokumen dengan tanggal mundur (backdated documents) guna membantu klien mereka mendapat keuntungan dari berbagai perjanjian bisnis mereka. Setiap satu bulan ke belakang, dalam penetapan tanggal dokumen perusahaan mereka, klien harus membayar US$ 8,75 kepada Mossack.

Data tersebut berhasil diungkap pertama kali oleh seorang reporter di Süddeutsche Zeitung. Kemudian ia membaginya dengan ICIJ dan semua media dalam kolaborasi ini. Tak ada media yang diminta membayar untuk memperoleh dokumen tersebut. Dokumen itu kemudian berujung pada sejumlah operasi penggeledahan di Jerman pada awal 2015. Dokumen ini kemudian ditawarkan pada otoritas pajak di Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain.

Ada 2961 Nama Tokoh dan Perusahaan Indonesia Dimuat The Panama Papers

Sejumlah nama tokoh dan perusahaan Indonesia masuk dalam situs icij.org.

Arsip Panama Papers mengungkapkan, ada tiga kategori perusahaan di dalamnya. Pertama adalah 17 perusahaan masuk jenis Officers & master clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada dua perusahaan Tbk serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang yang masuk dalam ketgori ini.

Kategori kedua adalah offshore entities menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan ‘cangkang’ ini – karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya – memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air. Misalnya Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd.

Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan Mossack Fonseca.

Jika ingin melihat daftar nama perusahaan/individu Indonesia yang masuk dalam daftar situs ini, buka kolom negara. Di situ tertera nama Indonesia. Ketika Indonesia diklik, akan muncul 2.961 nama individu ataupun perusahaan. Nama-nama tersebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perekayasa bebas pajak (offshore). Pada laman yang sama muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom Listed Addresses.

Di antara 2.961 perusahaan/individu yang terdaftar, tercantum beberapa nama pengusaha terkenal di Indonesia seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, James T. Riady, Budiono Darsono, Gita Irawan Wirjawan, Anindya N. Bakrie, dan Rachmat Gobel.

Sementara nama perusahaan yang terdaftar antara lain Agung Podomoro, Texmaco Group, Budi Sampoerna, Cakra Ciputra, dan Chandra Winoto Salim, Chairul Tanjung dan lain-lain. Di daftar alamat, sebagian besar berlokasi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni dari kawasan segitiga emas Kuningan-Sudirman-Thamrin. Namun, ada juga beberapa yang berlokasi di Surabaya, Bali, Bandung, dan Medan.

Pemilik grup Lippo, James Riady, tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack Fonseca di British Virgin Islands pada 2011. Putranya, John Riady, juga tercatat sebagai pemilikPhoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI.

Nama lain yang muncul dalam daftar ini adalah Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Dia tercatat sebagai pemegang saham perusahaan offshore bernama Azzorine Limited. Nama Fransiscus tak langsung tercatat sebagai klien Mossack Fonseca. Dia terafiliasi lewat BOS Trust Company (Jersey) Ltd, yang menjadi klien sejak 2013.

“Azzorine? Saya enggak tahu,” kata Franciscus kepada Tempo ketika ditanya soal ini, kemarin. Meski begitu, dia berjanji akan mengecek ihwal keterkaitan perusahaan itu dengan dirinya. Belakangan, setelah memeriksa dokumentasinya, Fransiscus membenarkan. “Iya benar, itu memang perusahaan saya,” katanya. Dia menegaskan bahwa Azzorine adalah perusahaan tanpa investasi, yang disebutnya “perusahaan satu dolar”. Dia juga memastikan bahwa dia taat membayar pajak di Indonesia.

Sandiaga Uno, pebisnis terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, juga tersangkut dokumen ini. Pekan lalu, Sandiaga mengaku memang memiliki beberapa perusahaan offshore di British Virgin Islands. Keberadaan perusahaan offshore itu penting untuk bisnis Saratoga Equities, sebuah perusahaan investasi yang dia dirikan bersama Edwin Soeryadjaya.

Setidaknya ada tiga perusahaan offshore yang terkait dengan Sandiaga: Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd. Ketiganya didirikan berurutan sejak 2004 sampai 2006. “Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” kata Sandiaga.

Dua nama lain yang juga tercantum dalam dokumen Mossack adalah taipan minyak Muhammad Riza Chalid dan pengusaha properti Djoko Soegiarto Tjandra. Riza ditengarai ada di luar Indonesia sehingga menyulitkan Kejaksaan Agung memeriksanya dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia. Sedangkan Djoko menjadi buron dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar sejak 2009.

Selain mereka, masih banyak nama lain yang ada dalam dokumen Mossack dan kini sedang ditelusuri Tempo.

Tanggapan Kepala PPATK: Bocoran “Panama Papers” Kemungkinan Besar Benar

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengonfirmasi bocoran ‘Panama Papers’ yang menyebutkan ada 2.961 nama dari Indonesia terindikasi tindak penghindaran pajak kemungkinan besar ada benarnya.

Yusuf menuturkan, sejak 2014, ada kewajiban bagi siapa pun, termasuk perusahaan yang mengirimkan uang ke luar negeri, atau transaksi uang ke luar, melaporkan transaksinya ke PPATK.

“Nah, setiap hari kami bisa menerima 100.000-300.000 laporan untuk pengiriman ke luar negeri. Artinya, kemungkinan besar ada benarnya (laporan ‘Panama Papers’). Cuma berapanya kami akan telusuri,” kata Yusuf kepada Kompas.com saat dihubungi pada Selasa (5/4/2016).

Yusuf mengatakan akan menelusuri laporan investigasi mendalam dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) bersama-sama dengan badan PPATK di negara-negara lain yang tergabung dalam The Egmont Group.

Yusuf juga mengatakan, nantinya PPATK akan menelusuri perusahaan-perusahaan milik orang Indonesia di luar negeri atau kantor-kantor cabang mereka di luar.

PPATK akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk verifikasi. “Memang tidak bisa kita mungkiri pasca-BLBI, itu banyak uang yang tidak kembali. Bank tidak sehat, uang keluar. Kita akan cek laporan ICIJ itu,” kata Yusuf.

Sementra itu, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan menanggapi serius dokumen hasil investigasi tentang kejahatan keuangan dunia yang bertajuk ‘Panama Papers’ ini.

“Saya belum tahu persis gimana-gimananya, tetapi sudah saya suruh untuk investigasi itu,” ujar Luhut di kantornya, Selasa (5/4/2016).

Materi yang diinvestigasi, lanjutnya, terutama informasi soal adanya warga negara Indonesia yang disebut dalam dokumen itu atas kejahatan keuangan, seperti pengemplangan pajak.

“Kalau dia belum bayar pajak, ya kita akan suruh dia bayar pajak,” ujar Luhut. (Jurnalpolitik)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11