Mafia Tanah tak bisa berkutik usai Ahok berikan Bukti Gratifikasi ini! Mafia Tanah tak bisa berkutik usai Ahok berikan Bukti Gratifikasi ini!


Liputanberita.net - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan bahwa terdapat kejanggalan pada pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat. Pembelian tersebut bermasalah karena diduga ada gratifikasi yang diterima oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta beberapa hari lalu. Pada saat itu, Dinas Perumahan DKI Jakarta telah melaporkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini kita sudah lapor KPK, ini ada hubungannya dengan gratifikasi yang dilaporankan dulu. Yang Rp 10 miliar lebih, dikasih ke Dinas Perumahan yang kita suruh balikin. Itu kayanya ada hubungannya,” kata Ahok seperti yang dikutip oleh hatree.me di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dinas Perumahan DKI Jakarta sendiri membeli lahan di Cengkareng itu yang ternyata merupakan milik dari Pemprov DKI Jakarta. Ahok juga menjelaskan bahwa pasti ada oknum yang terlibat di dalam jual beli tanah ini. Bahkan Ahok juga mengatakan kalau praktik seperti ini telah berlangsung selama belasan tahun.

“Yang pasti ada oknum dalam yang terlibat karena ada surat keterangan Dinas KPKP kalau itu punya dia, tapi di tangan mereka (surat) diganti,” jelas Ahok.

Ahok juga sedang melakukan koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri untuk dapat menindaklanjuti temuan mengejutkan ini. Sesuatu yang pasti bisa dikatakan Ahok adalah pembelian barang yang adalah milik sendiri merupakan sebuah penipuan. Dinas Perumahan DKI Jakarta pun harus ditanyai juga lebih lanjut.

“Kalau beli barang sendiri pasti penipuan dong. Tapi sekarang bisa enggak kita nyalahin Dinas Perumahan? Ya ini kita proses saja,” kata Ahok.

Beberapa hari lalu, sejumlah PNS DKI Jakarta sudah melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Mereka tak lain adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji dan juga Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan.

Terakhir, Ahok menyatakan bahwa nilai dari gratifikasi yang dikembalikan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp10 Miliar. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengembalikan gratifikasi tersebut kurang lebih Rp 9,5 miliar. (Hatree)

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11