Sempat Memanas, Ini Hasil Rapat Sri Mulyani dengan DPR Sempat Memanas, Ini Hasil Rapat Sri Mulyani dengan DPR



Liputanberita.net - Meski sempat memanas, rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap menghasilkan kesimpulan. Komisi XI menyetujui pemangkasan anggaran belanja oleh pemerintah sebesar Rp 137,2 triliun, namun tetap dengan catatan.

Berikut kesimpulan rapat yang disampaikan oleh Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng, saat rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

1. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam melakukan penghematan belanja kementerian/lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, perbaikan gini ratio dan peningkatan indeks pembangunan manusia sesuai dengan yang termuat dalam APBN-P Tahun 2016.

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam melakukan penghematan belanja transfer ke daerah dan dana desa, tidak mengganggu Iikuiditas keuangan pemerintah daerah, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

3. Komisi XI DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

4. Komisi XI DPR RI memInta kepada Menteri Keuangan agar dalam melakukan penghematan belanja negara dilakukan secara menyeluruh melalui skema membagi beban secara proporsional antara Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) dan Pemerintah Daerah.

5. Komisi XI memandang perIu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Kinerja Investasi Pemerintah di BUMN dalam rangka mendalami Privatisasi dan PMN (Penyertaan Modal Negara).

6. Komisi XI DPR RI menyepakati untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Pengampunan Pajak

1. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memperbaiki implementasi terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu: (1) sosialisasi program pengampunan pajak dilakukan oleh narasumber yang kompeten, lebih detail dan per kelompok masyarakat (segmentasi). (2) upaya mengajak wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak agar dilakukan secara persuasif dan keteladanan dari para pejabat termasuk pejabat negara.

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk lebih fokus pada tujuan utama pengampunan pajak yaitu mengembalikan aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru termasuk membuat strategi yang komprehensif, konkret dan efektif, serta instrumen investasi yang menarik dan kompetitif. (dtk)

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11