Harga BBM di Papua Resmi Rp 6.450, Pertamina Mengaku Rugi 800 M Harga BBM di Papua Resmi Rp 6.450, Pertamina Mengaku Rugi 800 M


Harga BBM di Papua Resmi Rp 6.450, Pertamina Mengaku Rugi 800 M
Liputanberita.net - Kebijakan “Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga” di Provinsi Papua dan Papua Barat telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jadi, mulai saat ini masyarakat di Tanah Papua tidak lagi harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga sangat mahal hingga Rp 100 ribu per liter.

Dengan kebijakan ini, masyarakat Papua bisa membeli BBM dengan harga yang sama seperti di daerah lain, yakni Rp 6.450 per liter.

Baca juga : Benarkah Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan? Yuk Simak Bersama!

Beberapa waktu sebelumnya, Jokowi telah memberikan tugas kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan PT Pertamina (Persero) untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat.

“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter. Sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter,” ujar Jokowi dalam keterangannya saat meresmikan program ini di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10).

Kebijakan BBM Satu Harga akan bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua. Karena biaya transportasi dan logistik akan lebih murah, sehingga harga jual barang juga akan bisa diturunkan.

Saat diminta Jokowi menerapkan kebijakan ini, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan hal ini sulit dilakukan. Alasannya jika kebijakan ini diterapkan di Papua, Pertamina akan merugi hingga Rp 800 miliar. Jokowi pun menginstruksikan Pertamina mencari solusinya. Salah satunya subsidi silang, dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha Pertamina lainnya.

“Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp 6.450 per liter untuk premium,” ujarnya.

Jokowi merasa Pertamina harus mengemban tugas ini, karena pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dan hak istimewa dalam bisnisnya. Bahkan menurutnya Pertamina bisa menjalankan menjual BBM dengan harga yang sama seluruh Indonesia, tanpa mengurangi keuntungannya.

“Syukur alhamdulillah, program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter,” kata Dwi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi di Papua.

Menurut Dwi, harga tersebut tidak hanya berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Harga di tingkat yang lebih rendah seperti agen penyalur minyak dan solar (APMS) juga diberlakukan sama. Pertamina juga mengembangkan sembilan APMS baru yang tersebar di tujuh kabupaten Provinsi Papua dan 1 kabupaten Provinsi Papua Barat. Ini sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

Pertamina juga telah menyiapkan dua unit pesawat untuk mempermudah distribusi BBM di Papua. Nantinya jumlah pesawat ini akan ditambah menjadi lima unit untuk distribusi BBM di Papua dan Kalimantan Utara. Pesawat yang bisa mengangkut 4.000 liter BBM ini akan memasok ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pengoperasiannya dilakukan oleh anak usaha Pertamina, yakni PT Pelita Air Service.

Distribusi panjang

PT Pertamina mengklaim minimnya infrastruktur hingga panjangnya rantai distribusi menjadi penyebab mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, harga BBM di Papua memang lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Jika pemerintah menetapkan harga Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter, hal itu tidak berlaku di Papua.

Masyarakat Papua harus membeli BBM hingga Rp 20 ribu per liter. Bahkan, harga Premium di Kota Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya mencapai Rp 80.000 per liter. Membengkaknya harga bahan bakar ini, kata Wianda, karena infrastruktur minim. Hal ini membuat rantai penyaluran BBM menjadi panjang. Dalam kondisi normal, distribusi BBM di Papua berasal dari Kilang Balikpapan. Setelah itu ditampung di terminal besar Wayame, kemudian disalurkan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kecil di Papua.

Permasalahannya, untuk daerah yang belum memiliki terminal BBM dan berada di daerah terpencil perlu tambahan transportasi untuk mengangkutnya. Sehingga biaya transportasi ikut melambung. Belum lagi jika ada gangguan cuaca. Kapal pengangkut BBM kemungkinan sampai tujuan tidak tepat waktu. Hal ini menimbulkan kelangkaan BBM sehingga menyebabkan naiknya harga.

Menurut Wianda, masalah lain adalah ketergantungan pada pesawat udara seperti yang terjadi di Wamena. Di daerah tersebut, pesawat tidak hanya mengangkut BBM tapi juga bahan pokok. Sehingga, kalau bahan pokok belum ada, pengangkutan BBM mesti menunggu antrean. (katadata/ji)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11