KPK Incar Pemain Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Daerah | Liputan Berita


KPK Incar Pemain Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Daerah
Liputanberita.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah serius menangani kasus suap yang mengincar proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat dinas pemerintah di daerah. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Laode dalam menyikapi pengusutan kasus suap proyek di Disdikpora Kabupaten Kebumen dimana pihak eksekutif, legislatif, dan pihak swasta di Kabupaten Kebumen juga ikut terlibat.

Kasus tersebut adalah mengenai pengadaan buku, alat peraga dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan total nilai proyek Rp 4,8 miliar.

Menurut Laode, suap yang memangkas anggaran pengadaan sarana sangat merugikan rakyat. Sebab, sarana yang akan diadakan menjadi tidak utuh atau tidak sesuai anggaran sebenarnya.

"Tolong hentikan ini. Masing-masing cabang dapat sehingga kualitas proyek jadi kecil," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan mengingatkan kepada para kepala daerah agar waspada dan tegas menjaga dana pendidikan di wilayahnya masing. Selain itu, ia juga meminta para pengusaha tidak berusaha memengaruhi pembuat kebijakan dan mengincar proyek-proyek terkait dana pendidik dengan cara-cara tercela.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (15/10/2016) kemarin, terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Dalam OTT yang dilakukan di beberapa lokasi di Kebumen tersebut, KPK mengamankan dua orang yang dijadikan tersangka dan empat orang berstatus sebagai saksi.

Dua orang tersangka itu, yakni berinisial YTH atau Yudhi Tri H yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen dan SGW atau Sigit Widodo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

Sedangkan empat orang saksi juga telah diamankan, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen Andi Pandoyo, dua Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari dan Hartono, serta pihak swasta (Osma Grup) bernama Salim. Dalam OTT tersebut, tim penyidik KPK turut membawa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 77 juta, buku tabungan serta bumti elektronik.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/21404311/kpk.ingatkan.eksekutif.legislatif.dan.swasta.di.daerah.tak.jadikan.proyek.bancakan

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.