Tak Izinkan Pendemo 4 November Masuk, Akom: DPR Bukan Penginapan Tak Izinkan Pendemo 4 November Masuk, Akom: DPR Bukan Penginapan


Tak Izinkan Pendemo 4 November Masuk, Akom: DPR Bukan Penginapan
Liputanberita.net - Ketua DPR Ade Komarudin mengakui dirinya lah yang meminta agar kompleks parlemen tidak dibuka untuk para pendemo pada Jumat (4/11) lalu. Ia memerintahkan kepada kesekjenan agar tidak menerima para pendemo yang malam itu bermaksud ingin menginap.

"Saya minta kepada sekjen. Ini fasilitas negara, ini tempat bekerja wakil rakyat sesuai fungsinya. Ini kan bukan rumah penginapan," ungkap Ade di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Keputusan pria yang akrab disapa Akom ini bertentangan dengan dua pimpinan DPR lain, Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang mengizinkan para pendemo menginap. Namun menurutnya itu sudah dikonsolidasikan dengan sisa pimpinan lain, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan.

"Bertentangan juga nggak apa-apa, saya berbicara untuk kepentingan negara. Saya koordinasi dengan pak Agus, dengan Pak Taufik. Kalau beliau berdua beda. Saya (koordinasi dengan) yang sama aja. Beda kan boleh. Tapi kan saya yang mayoritas," tutur Akom.

Keputusan untuk menolak pendemo menginap bukan tanpa alasan. Akom juga membantah ada ketakutan jika pendemo menginap di DPR, kejadian tahun 1998 akan terulang kembali.

"Aparat tidak mengizinkan, dalam hal ini Kapolri dan wakapolri. Saya sampaikan ke bu sekjen, mereka tidak izinkan karena demonstrasi cuma sampai jam 18.00 WIB. Kalai ada aspirasi silakan koordinasi dengan kapolda," ucapnya.

"Jadi soal kepatutan aja, kok (demo) malam-malam. Kalau mau demo siang silakan, kita siapin tempat. Silakan sampaikan aspirasi, kita perjuangkan kok. Justru itu tugas kami," imbuh Akom.

Bukan hanya soal kepatutan saja, Ketua DPR mengaku tidak ingin DPR menjadi tidak tertib karena ada ribuan massa yang menginap di lingkungan parlemen. Demokrasi dinilai Akom harus berjalan dengan teratur dan efisien.

"Ini kan dari duit rakyat, jangan dikotori dengan rakyat juga. Kita pengalaman. Demokrasi tidak identik dengan ketidakaturan, kekotoran. Demokrasi itu bersih. Justru dengan demokrasi harus makin efisiensi," beber politisi Golkar itu.

Akom mengaku tidak ingin dijadikan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika mengizinkan massa menginap. Apalagi ia sudah mendapat warning dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Karena kapolri dan wakapolri bilang gitu ke saya, kalau membuka (DPR), itu di luar tanggung jawab kami. Saya nggak mau, enak aja saya disuruh tanggung jawab," ujar Akom.

Seperti diketahui, sebagian massa Demo 4 November mendatangi DPR usai aksi di Istana Negara, Jumat (4/11). Polisi dan TNI menjaga ketat kompleks parlemen.

Hanya perwakilan massa yang diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka diterima oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan dua anggota Komisi III DPR. Yaitu Sufmi Dasco Ahmad dan Aboe Bakar Alhabsyi.

Setelah menyampaikan aspirasinya, ribuan pendemo itu pun bubar. Sebagian pendemo dari luar Jakarta ada yang difasilitasi pulang dengan bus dari pemerintah.

"Saya sampaikan juga, kapolri dan wakapolri dan mensesneg juga menyiapkan bus dan fasilitas agar semua diantar ke tujuan mereka," tutup Akom. (dtk)

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11