Ini Tanggapan Sekda DKI Terkait Pelarangan Pemasangan Ornamen Natal | Liputan Berita


Ini Tanggapan Sekda DKI Terkait Pelarangan Pemasangan Ornamen Natal
Liputanberita.net - Beredar kabar seluruh kantor pemerintahan milik Pemprov DKI Jakarta dilarang memasang lampu dan ornamen Natal karena adanya Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI No. 38 tahun 2016 yang menyatakan mencabut Surat Instruksi Sekda DKI No. 16 tahun 2016 tentang pemasangan lampu Natal dan ornamen Natal.

Ini tanggapan Sekda DKI Saefullah mengenai pembatalan peradaban lampu dan ornamen Natal.

Dijelaskannya dalam dalam SK No 38 tahun 2016, dilarang pemasangan lampu dan ornamen Natal menggunakan APBD DKI. Ia sendiri mengaku awalnya tidak mengetahui isi verbal Surat Instruksi Sekda DKI No. 16 tahun 2016 tentang pemasangan lampu Natal dan ornamen Natal.

Ia mengira verbal yang sampai ke tangannya tersebut merupakan surat pembentukan kepanitiaan Perayaan Natal DKI.

"Jadi ada verbal ke saya, verbal awalnya itu surat edaran, tetapi begitu jadi surat kok malah instruksi begitu. Nah dalam draf surat edaran itu, tidak ada menyebut tentang biaya. Nah ketika ditandatangani menjadi instruksi, tidak terbaca oleh staf kita. saya pikir itu kepanitiaan saja," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (7/12).

Ketika surat instruksi itu sudah beredar, ia mendapat koreksi dari berbagai pihak, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono.

Karena dalam poin kelima instruksi tersebut, ada tertulis biaya pengadaan pemasangan lampu dan ornamen Natal dapat menggunakan APBD DKI atau sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tetapi, saya dapat koreksi, ternyata ini berbahaya. Nah ini bahaya sekali. Pertama, di kelurahan dan kecamatan kan tidak ada alokasi itu. Yang kedua, sumber lain itu kan bisa menimbulkan pungutan-pungutan begitu. Jadi ini berbahaya. Ini kan instruksi Sekda Nomor 16 tahun 2016 nomor bunyinya begitu," ujarnya.

Karena dikhawatirkan akan menjadi temuan BPK, maka Saefullah mengeluarkan SK Sekda No. 38 tahun 2016 untuk mencabut instruksi tersebut.

"Hari Senin, saya keluarkan SK itu. Saya cabut instruksi itu. Karena menyebut soal biaya. Sumber-sumber pembiayaan lain-lain itu bahaya sekali. Nanti kalau diperiksa BPK, repot. Mereka belum melaksanakan, ya saya harus batalin," terangnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini membantah setiap tahunnya ada instruksi pemasangan lampu dan ornamen Natal di setiap kantor pemerintahan Pemprov DKI.

Tetapi kalau kepanitian untuk merayakan hari-hari besar keagamaan dipastikan ada setiap tahunnya.

"Oh enggak ada. Baru sekarang, tahun ini. Jadi inisiasi dari Biro Umum. Kalau kepanitiaan kan standar-standar saja. Kayak panitia hari-hari besar agama. Baik Kristen, Hindu, Budha dan Islam. Semuanya kita buatan SKnya kalau diperlukan. Enggak masalah," terangnya.

Ia juga meminta pelarangan pemasangan lampu dan ornamen Natal tidak dikaitkan dengan isu SARA. Karena pelarangan itu semata-mata hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran saja yang dikhawatirkan sulit dipertanggungjawabkan.

"Makanya, ini bukan soal agama. Ini soal budget saja, APBD DKI 2016, kalo saya enggak batalin lebih repot lagi. Kalau ini kan saya tinggal jelaskan saja," tegasnya. (bs)

Artikel Menarik Lainnya

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close