Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51 Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51


Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51
Liputanberita.net - Hari Selasa lalu (11/10), Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia tentang kontroversi Ahok dan Al Maidah 51.

Sebagai umat Islam, saya sebenarnya ingin sekali menghormati para ulama. Saya selalu percaya pada kebaikan agama, dan karena itu saya selalu berharap pada kehadiran para ulama berintegritas untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai agama ke tengah masyarakat.

Sayangnya, Pendapat dan Sikap MU soal Ahok yang ditandatangani KH Ma’ruf Amin (Ketua Umum) itu sungguh mengecewakan. MUI tidak jujur dan menutupi kebenaran.

Saya ringkas sedikit isi Pendapat dan Sikap MUI tersebut:
  1. Menurut MUI, Al Maidah 51 secara eksplisit melarang umat Islam memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dan ulama wajib menyampaikan larangan itu pada umat Islam.
  2. Menurut MUI, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran bahwa Al Quran memang melarang umat Islam memilih pemimpin Nasrani dan Yahudi. Siapapun yang menyebarkan ajaran yang benar itu tidak dapat dipandang sebagai menyebarkan kebohongan. Justru mereka yang menuduh perintah itu sebagai kebohongan dapat dikategorikan sebagai melakukan penodaan terhadap Al Quran
  3. Karena itu, MUI menganggap pernyataan Ahok dapat dikategorikan sebagai menghina Al Quran dan menghina ulama.
  4. MUI merekomendasikan aparat penegak hukum menindak tegas siapapun yang menghina Al Quran dan menghina ulama.
Buat saya, MUI bersikap tidak jujur karena satu hal utama: MUI tidak jujur mengakui bahwa sebenarnya ada banyak interpretasi tentang Al Maidah 51.

MUI menyatakan bahwa Al Quran secara eksplisit melarang umat Islam memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Padahal itu hanya satu penafsiran.

Ulama seharusnya adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Dengan demikian, tidak mungkin ulama tidak tahu bahwa ada beberapa penafsiran tentang Al Maidah.

Sekadar catatan, isi Al Maidah 51 yang kontroversial tersebut berbunyi: “Hai orang beriman jangalah kaliah mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi ‘awliya’ kalian . . . “

Sebagian ulama memang menafsirkan kata ‘awliya’ sebagai pemimpin. Tapi ada banyak ulama yang menafsirkan kata ‘awliya’ sebagai pelindung, sekutu, kawan dalam konteks peperangan.

Saya tidak ingin terlibat dalam perdebatan tafsir tersebut karena saya sama sekali bukan ahli dalam disiplin itu. Tapi yang ingin saya tekankan, tafsiran terhadfap kata ‘awliya’ itu beragam, sehingga ulama yang menyatakan bahwa Al Quran secara eksplisit memuat larangan untuk memilih pemimpin non-muslim adalah ulama yang tidak jujur.

Bahwa Ma’ruf Amin percaya bahwa surat Al Maidah memuat larangan memilih pemimpin non-muslim, tentu tak perlu dipersoalkan. Tapi Ma’ruf Amin harus jujur menyatakan bahwa memang ada tafsiran lain yang mungkin saja dia tidak setujui. Menyatakan bahwa hanya ada satu tafsir tentang Al Maidah 51 adalah KEBOHONGAN.

Saya browse ke berbagai sumber, dan saya menemukan ada banyak ulama atau tafsir yang tidak sepakat bahwa Al Quran melarang umat Islam memilih pemimpin non-muslim. Buku tafsir atau ulama yang menyajikan pandangan semacam itu, antara lain:
  • Ibn Katsir (ulama besar abad 14, Suriah)
  • Ibn Taimiyah (ulama besar abad 13-14, Damaskus)
  • Tafsir al-Baidhawi (oleh Nasir al-Din Abu al-Khair ‘Abdullah ibn ‘Umar al-Baydawi, abad 13)
  • Tafsir Muqatil (oleh Muqatil bin Sulaiman, abad ke-9,)
  • Tafsir al-Durr al-Mansyur (oleh Jalal al-Din al Suyuti, Abad 10)
  • Tafsir Al-Kabir (oleh Muhammad bin Umar Fakhr al-Din al-Razi, abad 12)
  • Tafsir Al-Mizan (oleh Al-Thabathabai, abad 14)
Jadi bisa terbaca, buku-buku tafsir klasik yang ditulis para ulama tafsir terkemuka pun sudah memuat interpretasi yang tidak mendukung pengharaman memilih pemimpin non-muslim

Di abad 20, ada pula nama ulama besar seperti Sayyid Thantawi, Rashid Rida, Farag Fouda dan Fahmi Huwaydi (semua dari Mesir), yang menolak pelarangan memilih pemimpin nonmuslim.

Di Indonesia, hal serupa juga disuarakan Quraish Shihab (ahli tafsir lulusan Al Azhar, Mesir; mantan Menteri Agama), Said Aqil Siradj (Ketua Umum PB NU), Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), dan sejumlah ulama lainnya.

Jadi tidaklah bisa dikatakan bahwa Al Quran memang melarang umat Islam memilih pemimpin non-muslim.

Ulama yang menyatakan bahwa Al Quran melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim, tanpa menjelaskan bahwa sebenarnya ada tafsiran lain, adalah ulama yang tidak jujur, yang menutupi kebenaran.

Bahwa MUI sampai sekarang tidak pernah mengeluarkan Fatwa yang melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim, adalah bukti bahwa MUI sendiri tidak satu suara mengenai isu ini.

Pada 2009, MUI pernah mengeluarkan Fatwa tentang Kewajiban Memilih dalam Pemilu. Tapi tidak ada satu pasal pun di dalamnya yang melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim. Padahal Fatwa itu ditandatangani juga oleh Ma’ruf Amin yang ketika itu merupakan pimpinan Komisi Fatwa MUI.

Umat Islam di Indonesia tentu ingin menghormati para ulamanya. Tapi tentu umat Islam di Indonesia berhak memiliki ulama yang jujur, berintegritas dan tak terbeli untuk kepentingan politik sempit.

MUI sudah sepantasnya meminta umat Islam untuk tidak terbelah dengan Al Maidah. MUI wajib meminta ulama di Indonesia untuk tidak menyembunyikan kekayaan tafsir yang ada. Bila ulama dengan sengaja menutup-nutupi fakta itu, jangan salahkan kalau ulama semacam itu dicap ‘pembohong’. Atau lebih parah lagi: ulama semacam itu akan dicap sebagai ‘penerima sogokan’.

Ulama harus jujur. Ulama tidak boleh menutupi kebenaran. Ulama tidak boleh bohong. Saya yakin MUI dan umat Islam setuju dengan itu.

Oleh : Ade Armando yang kami kutip dari MadinaOnline

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11