Panitia Aksi #KitaIndonesia Terancam Kena Sanksi Panitia Aksi #KitaIndonesia Terancam Kena Sanksi


Panitia Aksi #KitaIndonesia Terancam Kena Sanksi
Liputanberita.net - Penyelenggaraan aksi #KitaIndonesia di kawasan Car Free Day (CFD) hari ini, Minggu (4/12), diduga melanggar sejumlah aturan, terutama soal keberadaan atribut partai politik. Aliansi Kebangsaan Indonesia selaku penyelenggara acara tersebut terancam dikenakan sanksi.

Koordinator pengawasan CFD Muhammad Ageng mengatakan, langkah persuasif telah diberikan kepada pihak penyelenggara agar tidak melakukan pelanggaran. Pria yang bekerja di bawah sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI ini mengatakan, sanksi akan tetap diberikan karena aturan telah dilanggar.

"Kalau kami komitmen. Ini tergantung pemerintah, di Pergub juga sudah ditentukan sanksi bagi pelanggar," kata Ageng saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (4/12).

Ageng menuturkan, ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada panitia acara. Aturan pelaksanaan CFD tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Dalam Pasal 7 ayat 2 Pergub tersebut dijelaskan, HBKB tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Sanksi yang dibebankan jika melanggar aturan tersebut adalah teguran tertulis dan blacklist jika mau menggelar acara di CFD.

"Harusnya otomatis (blacklist), dalam Pergub diatur bahwa pelanggaran berat bisa dilakukan blacklist," ujar Ageng yang juga Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkomentar, tidak ada pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara. Menurutnya, aksi persatuan bangsa kali ini tak bisa dibandingkan dengan gelaran CFD seperti biasa.

Atribut partai, kata Surya, tidak bisa hanya diletakkan hanya di Gedung DPR atau di ruang kerja. Kalaupun harus diberi sanksi, Surya dengan sukarela akan menerima konsekuensinya.

Dia mengatakan, kegiatan Parade Bhinneka Tunggal Ika sebanding dengan persatuan bangsa yang dirasakan. "Kalau melanggar kami siap menerima konsekuensinya untuk kebaikan yang kita rasakan," kata Surya. (CNNindonesia)

Artikel Menarik Lainnya

loading...

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11