Ma’ruf Amin Lepas Tangan soal GNPF: Itu Tidak Ada Urusan dengan MUI | Liputan Berita


Ma’ruf Amin Lepas Tangan soal GNPF: Itu Tidak Ada Urusan dengan MUI
Liputanberita.net - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, tidak ada kaitannya dengan lembaga MUI baik secara struktur maupun non-struktur.

Gerakan itu, kata Ma’ruf, murni dibentuk dan dijalankan oleh sekelompok masyarakat.

“Tidak ada urusannya GNPF dengan MUI itu sendiri. Mereka itu murni dari masyarakat,” jelasnya saat diskusi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (17/1/2017)

Dijelaskan olehnya, apa yang dijalankan oleh GNPF bukanlah aturan atau instruksi yang diberikan oleh MUI untuk langsung dijalankan ketika sebuah Fatwa sudah keluar.

Selain itu, Maruf menegaskan tidak ada benturan di masyarakat yang berawal dari Fatwa MUI. Pasalnya, setiap kali MUI mengeluarkan Fatwa, banyak pihak yang menyetujui hal tersebut.

Hanya satu, yang diungkapkan memiliki benturan dari seluruh Fatwa MUI, yaitu terkait dengan rokok.

“Tidak ada benturan sebenarnya di masyarakat terkait Fatwa MUI. Seingat saya hanya rokok saja yang berbenturan, selebihnya tidak ada opini yang berbeda,” kata dia.

Kapolri Kumpulkan Ormas Islam

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengumpulkan sejumlah ormas Islam dan juga ahli hukum guna membahas Fatwa MUI di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (17/1/2017)

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan bahwa saat ini Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat, oleh karena itu penting bagi masyarakat mengetahui kedudukan Fatwa di Indonesia.

Beberapa kejadian, kata Tito, telah terjadi seperti kasus BTP yang kemudian menggerakkan banyak massa dan terakhir Fatwa mengenai atribut Natal yang berakhir sweeping salah satu ormas ke tempat perbelanjaan.

“Penting untuk dikaji agar kebhinekaan kita terus terjaga dan tidak ada lagi ‘Grey Area’ yang ada di masyarakat,” jelasnya di lokasi acara.

Selain itu, dari diskusi yang diadakan kepolisian tersebut, dirinya berharap ada masukan kepada Kepolisian agar dapat bertindak sebagaimana seharusnya.

Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua MUI Maaruf Amin, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, perwakilan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama serta beberapa pengamat komunikasi dan politik.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menilai, fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki pengaruh cukup besar pada kehidupan bernegara.

Banyak contoh positif penerapan fatwa tersebut, misalnya, untuk menentukan halal atau haramnya produk makanan.

Namun, menurut Tito, belakangan ada fatwa yang menimbulkan gejolak stabilitas keamanan.

“Menarik belakangan ini ketika fatwa MUI punya implikasi luas dan dapat menimbulkan dampak terhadap stabilitas gangguan kamtibnas,” ujar Tito.

Fatwa tersebut, kata Tito, memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Ia menyebut fatwa larangan untuk menggunakan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam.

Munculnya fatwa itu memicu berbagai gerakan, mulai dari sosialisasi di tempat publik hingga kekerasan di kafe.

“Atas nama sosialisasi, tapi menimbulkan keresahan. Bahkan dianggap intoleransi mulai berkembang,” kata Tito.

Kemudian, ada juga sikap MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Munculnya fatwa ini, kata Tito, memicu munculnya kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

Gerakan tersebut kemudian memobilisasi opini masyarakat bahwa fatwa MUI merupakan keputusan tegas bahwa apa yang dilakukan Ahok merupakan suatu pidana.

Padahal, kata dia, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang.

“Kita lihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan membuat masyarakat jadi termobilisasi, muncul aksi, yang semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI,” kata Tito.

Tito menambahkan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI bukan lagi dianggap suatu pandangan halal atau haram, melainkan juga mulai memunculkan dampak.

Hal ini tak hanya berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam kebinekaan.

“Terutama ancaman yang sangat sensitif yaitu keagamaan, karena latar belakang keagamaan didasarkan pandangan pada Tuhan,” kata Tito.

Tito mengatakan, kerap muncul pertanyaan apakah fatwa MUI merupakan hukum positif. Kemudian, apakah dibenarkan melakukan sosialisasi fatwa MUI soal atribut Natal sebagaimana yang terjadi di Solo.

Oleh karena itu, Polri melakukan dialog dengan mengundang Ketua Umum MUI Maruf Amin dan ahli hukum tata negara Mahfud MD untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut.

“Juga menjadi bahan masukan untuk mengambil sikap dan langkah ke depan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan kebinekaan ini,” kata Tito. (Kompas/Tribun)

Artikel Menarik Lainnya

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close