Fadli Zon Desak Mendagri dan Presiden untuk Nonaktifkan Ahok Fadli Zon Desak Mendagri dan Presiden untuk Nonaktifkan Ahok


Fadli Zon Desak Mendagri dan Presiden untuk Nonaktifkan Ahok
Liputanberita.net - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melanggar hukum jika tidak segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Fadli menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, seorang pejabat pemerintah daerah yang berstatus terdakwa seharusnya dinonaktifkan.

“Harus ada satu tindakan sebelum tanggal 11 Februari dari Mendagri untuk nonaktifkan saudara Ahok karena sudah berstatus terdakwa di pengadilan. Ini adalah perintah undang-undang,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Fadli mencontohkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terjerat kasus korupsi. Mereka langsung dinonaktifkan setelah menjadi terdakwa.

Fadli pun mempertanyakan apakah ada alasan khusus di balik kebijakan Mendagri yang tidak kunjung menonaktifkan Ahok.

“Jangan nanti terkesan Mendagri membela karena kebetulan kawannya. Saya kira itu tidak boleh, ini negara yang mempunyai aturan hukum,” kata Fadli.

Selain itu, desakkan serupa juga Fadli alamatkan ke Presiden Joko Widodo. “Untuk menghindari preseden hukum yang bisa berimplikasi politik serius, Presiden seharusnya telah meneken pemberhentian sementara Saudara Basuki sebelum tanggal 11 Februari 2017 nanti,” ucapnya.

Tjahjo sebelumnya mengatakan, petahana yang maju di Pemilihan Kepala Daerah diwajibkan cuti selama masa kampanye.

Mereka akan aktif lagi sebagai kepala daerah begitu cuti kampanye tuntas. Kemendagri memilih untuk menunggu proses peradilan yang berlangsung untuk kasus Ahok.

Pihaknya menunggu sampai jaksa penuntut umum membacakan tuntutan hukum, setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai dilakukan.

Rencananya, Ahok akan kembali ke kantornya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu (11/2/2017). (Jurnalpolitik)

Baca Juga Ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
IBX582A9C9AF3C11