Tak bersambut | Liputan Berita


Tak bersambut
Liputanberita.net - Presiden Jokowi justru meminta SBY tidak mengaitkan hal di dalam persidangan Ahok dengan dirinya.

Presiden menyarankan, SBY langsung mengklarifikasinya kepada Basuki Tjahaja Purnama beserta kuasa hukumnya.

"Itu kan isu pengadilan dan yang berbicara itu kan Pak Ahok dan pengacaranya Pak Ahok. Iya kan? Lah kok barangnya digiring ke saya? Kan enggak ada hubungannya," ujar Jokowi saat dicegat wartawan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan bahwa Jokowi tidak perlu melakukan tindakan apa pun untuk menyikapi permintaan SBY.

"Memang perlu tindakan apa?" kata Johan justru balik bertanya ke awak media.

Saat ditanya kembali apakah mungkin Presiden menginstruksikan adanya penyelidikan terhadap dugaan penyadapan, Johan justru meminta media untuk memastikan lagi ke SBY apakah benar dia disadap.

"Loh, kemungkinan kok diselidiki? Tanya Pak SBY siapa yang nyadap. Jangan kemungkinan. Tanya SBY dia yakin disadap dari mana? Setahu saya tidak ada omongan sadap-menyadap (di sidang Ahok)," ucap Johan.

Penegak hukum juga belum menegaskan akan mengusut dugaan penyadapan terhadap SBY.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menganggap, kebenaran atas informasi yang beredar soal dugaan penyadapan itu belum bisa dipastikan.

"Saya pikir sumber masalahnya harus didalami dulu. Kok bisa ada penyampaian informasi merujuk pada media. Validitasnya bagaimana?" ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Boy mengatakan, pihaknya akan mencermati perkembangan informasi yang ada, sebelum menyimpulkan itu merupakan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.

Saat ini, polisi masih akan memastikan validitas data dan bukti yang dijadikan dasar Ahok beserta pengacaranya.

Polisi belum memiliki dugaan adanya penyadapan. "Kalau menduga adanya proses itu (penyadapan), rasanya lompatannya terlalu jauh," kata Boy.

Wakapolri Komjen Syafruddin memastikan Polri ataupun oknum di Polri tidak menyadap SBY. Ia menekankan bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan sembarangan.

Deputi VI Badan Intelijen Negara (BIN) Sundawan juga menegaskan tidak pernah memberikan informasi soal komunikasi antara SBY dan Ma'ruf kepada Ahok.

"BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN," kata dia.

Sundawan menekankan bahwa penyadapan oleh BIN dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI, yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan, apalagi diberikan kepada pihak tertentu.

🔙 Sebelumnya - Selanjutnya 🔜

Artikel Menarik Lainnya

Baca juga ini

[random][fbig1]
Diberdayakan oleh Blogger.
close